PEMIMPIN kita memang doyan guyon dan bercanda. Selalu menyampaikan hal yang tidak sesuai antara apa yang ada dalam perkataannya dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka menyuruh kita menanam padi agar bisa diekspor ke negara tetangga.
Mereka menyuruh kita untuk sekolah tinggi-tinggi dan menjadi pegawai negeri agar kita tidak berhasrat untuk menganggu mereka menjadi politisi. Mereka menyuruh kita untuk menjadi tenaga kerja karena persaingan semakin meluas agar tidak ada yang menganggu mereka menelanjangi aset negara.
Negara hanya menuju pada kegagalan nyata karena dipimpin penguasa yang gila pada harta, tahta dan juga mungkin wanita. Segala hal yang berkaitan dengan kehancuran sebuah negara tidak pernah terlepas dari tindak tanduk pemerintah dalam penanganannya.
Hak kepemilikan properti, kepastian hukum, pelayanan publik, dan kebebasan untuk mengikat kontrak dan berniaga hanya bisa dijamin oleh negara yang merupakan lembaga dengan otoritas tinggi untuk menegakkan hukum, mencegah segala tindak pencurian dan pemalsuan, serta menjamin dan melegalkan segala ikatan kontrak yang melibatkan pihak-pihak swasta.
Agar kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan baik, diperlukan berbagai jenis pelayanan publik, fasilitas jalan dan jaringan transportasi agar barang-barang produksi bisa dikirimkan ke tempat tujuan.
Jalan merupakan infrastruktur publik yang memungkinkan roda perekonomian bergulir, serta beberapa jenis regulasi mendasar yang bisa mencegah terjadinya tindak penipuan dan penyalahgunaan wewenang.
Meskipun pasar dan sebagian anggota masyarakat bisa menyelenggarakan beberapa jenis pelayanan publik, namun diperlukan kordinasi dalam skala besar yang biasanya melibatkan otoritas.
Jelas dan pasti, negara atau pemerintah terlibat sangat erat dengan berbagai institusi ekonomi dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan ketertiban, pelindung dan penjamin kepemilikan aset swasta serta berbagai kontrak kerja, dan tak jarang sebagai penyedia utama berbagai jenis layanan publik. Institusi ekonomi inklusif perlu dan harus melibatkan negara (James et.al, 2012).
Negara secara resmi telah memiliki hak paten untuk kepemilikan properti negara serta kewajiban untuk memberikan kebebasan dan keadilan, kepastian hukum serta pelayanan publik terhadap warga negaranya. Negara memiliki aset yang sangat melimpah meliputi sumber daya alam, energi dan manusia serta properti-properti lainnya yang mana kemudian segala macam sumber daya yang ada ini tidak boleh menjadi kepemilikan rakyat semata. Segala macam sumber daya yang ada tidak bisa menjadi milik siapapun dengan bebas agar tidak menjadi sumber kekacauan antar sesama manusia.
Maka untuk mencapai suatu keadilan bersama maka semua aset sumber daya yang ada dalam suatu negara menjadi milik negara dikelola oleh pemerintah dan swasta untuk diberikan kembali hasilnya kepada segenap rakyat. Begitu idealnya kira-kira.
Tapi yang terjadi di negara kita ini sangat jauh berbeda dari apa yang seharusnya. Negara menjadi pemegang otoritas tertinggi tehadap semua aset dan sumber daya. Tapi seperti yang kita ketahui, negara hanyalah alat dan pengendalinya ialah penguasa dan pemerintah.
Secara logis pemerintah yang memegang kendali atas hak otoritas terhadap kekayaan negara yang harusnya diberikan kepada warga negara tapi malah dinikmati sendiri selama-lamanya.
Jangka waktu yang dimaksud ialah sampai pada mereka lupa bahwa kelakuan mereka itu melanggar aturan negara yang bisa berakibat fatal sampai berada dibalik jeruji penjara.
Berdasarkan dari apa yang disampaikan (Daron dan James), pemerintah hanya fokus pada hak kepemilikan properti. Dimana hak kepemilikan sumber daya sebenarnya milik negara tapi mereka bekerja sama untuk menjadikannya milik pribadi dan keluarga.
Pemerintah tidak berfokus bahkan cenderung tidak memperhatikan kepastian hukum, pelayanan publik dan juga keadilan dan kesejahteraan untuk warga negaranya.
Tidak ada kepstian hukum yang diciptakan penguasa yang bisa menjerat dirinya sendiri jika melakukan pencurian harta negara, tidak memberikan pelayanan publik yang adil dan merata yang menjadi kewajiban mereka kepada warga negara. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada kurun waktu 2019-2024 penguasa negara membangun sekitar 70% jalan tol diseluruh penjuru pulau jawa dan sekitarnya dan menghabiskan dana sebesar Rp 278 Triliun (CNBC Indonesia, 2023).
Penguasa negara pada saat itu, bahkan melakukan pembangunan besar-besaran untuk jalan tol yang tidak bisa diakses oleh seluruh rakyat dengan menggunakan dana utang negara. Pembangunan jalan tol 1.900 kilometer itu dianggap sebagai kebijakan yang sangat ugal-ugalan tanpa memperhatikan kebaikan untuk semua. Utang yang tercatat itu tidak menjadi tanggungan penguasa namun malah mengharuskan negara membayarnya.
Mayoritas pembangunan jalan tol, terutama yang berada di luar Pulau Jawa dinilai minim studi sehingga belum bisa mendongkrak perekonomian wilayah sekitar lantaran masih sepi kendaraan yang melintas (BBC News Indonesia, 2023).
Selain gemar membuat kebijakan yang salah kaprah, penguasa dan pemerintah juga gemar mencuri dan merugikan negara. Pada awal tahun 2025, kasus yang masih hangat terjadi adalah pejabat negara bersama-sama melakukan pencurian uang negara sebanyak 200 Triliun menggunakan pintu Badan Usaha Milik Negara Pertamina.
Kejaksaan agung dalam berita tempo menyampaikan kronologi korupsi pertamina yang rugikan negara hampir Rp 200 Triliun. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, sub holding, dan kontraktor kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 itu melibatkan jajaran direksi anak usaha pertamina dan pihak swasta (Media Tempo, 2025).
Mulut penguasa memang selalu menyuruh kita untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam kampanye dan ceramah-ceramahnya, sembari mereka mengunyah hutang jalan tol negara dan meminum jus minyak mentah hasil tambang dari perut bumi kita.
Penulis: Penikmat Bacaan, Diskusi dan Seni Budaya Mandar
