Majene, Tayang9 – Polemik pembentukan Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Pemkab Majene menjadi wacana yang hangat diperbincangkan hingga ke media sosial terkait mekanisme pembentukan, tugas serta fungsi dari tim tersebut.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Majene yang juga Ketua Bapemperda DPRD Majene, Abdul Wahab pada, Kamis (9/9) malam, mengundang tim legislasi Pemerintah Kabupaten Majene dalam gelaran rapat harmonisasi produk hukum daerah untuk mendengarkan klarifikasi terkait produk hukum tentang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Tim Bupati untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D).
“Kami sudah mendengar setelah tim Bapemperda meminta penjeasan terkait Perbup Nomor 17 Tahun 2021 itu. Hanya saja tim hukum Pemerintah Kabupaten belum bisa memberikan penjelasan dan kami tidak bisa memaksakan itu, karena menurut mereka masih butuh kajian lebih lanjut”, terangnya.
Terkait dengan hal itu juga, lanjut Abdul Wahab, penting diketahui untuk memastikan apa tugas dan fungsi dari TBUP3D tersebut. Pihaknya juga menyebutkan tetap mendukung kebijakan pemerintah selaku mitranya dalam menjalankan pengawasan, selama kebijakan itu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
“Sehingga penting untuk menindaklanjutinya agar tidak terjadi polemik ke depannya. Untuk itu, hasil rapat kami ini dengan tim legislasi pemkab, akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk langkah selanjutnya”, jelasnya. (net/**)
