Tegakkan Keadilan Pemilu, Bawaslu Berkoordinasi dengan PTTUN Makassar
MAKASSAR, TAYANG9 – Sebagai langkah nyata realisasi slogan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Jumat 13 Maret 2020 lalu.
Melalui gawainya, Suaib anggota sekaligus kordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Polewali Mandar yang juga ikut hadir dan ikut pada koordinasi dengan PTTUN tersebut, kepada media mengatakan, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar bersama Bawaslu lima kabupaten lainnya di Sulbar didampingi langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
“Kami berkoordinasi bersama Bawaslu lima kabupaten lainnya di Sulbar dan mendapatkan pendampingan dari pimpinan dan jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Suaib.
Dikatakan Suaib, koordinasi dilakukan sebagai upaya persiapan Bawaslu dalam menghadapi permohonan penyelesaian sengketa. Utamanya bagi kabupaten yang sedang berada dalam tahapan Pemilukada.
“Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Barat dan utamanya kami di Bawaslu kabupaten untuk menghadapi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Terlebih teman-teman kami di empat kabupaten yang sedang dalam tahapan penyelenggaran Pemilukada,” ujarnya.
Dikatakan Suaib, dalam kunjungan koordinasinya dengan PTTUN yang berada di bilangan jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar itu pihak Bawaslu, diterima langsung oleh wakil ketua PTTUN Makassar.
“Alhamdulillah kami diterima langsung wakil ketua PTTUN Makassar, dan kami mendapatkan banyak pemahaman tambahan seputar penyatuan pemahaman dalam penegakan keadilan dalam Pemilu,” tutur Suaib.
Lebih lanjut dikatakan Suaib, pihaknya melihat semakin hari laporan sengketa yang masuk ke Bawaslu kian menurun. Hal itu ditengarai sebagai hasil dari sejumlah program pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Bawaslu.
“Saya melihat bahwa semakin hari, semakin menurun tingkat laporan sengketa yang masuk di Bawaslu sebab penyelenggara pemilu betul-betul fokus melakukan pencegahan pada setiap tahapan,” imbuh Suaib yang sebelumnya menjadi ketua majelis musyawarah penyelesaian sengketa Bawaslu Polman pada sengketa penyelenggaraan Pemilukada Polman tahun 2018 lalu. [**]
