Bincang Pilkada, Kabinda dan Bawaslu Polman Gelar Pertemuan Koordinasi
Harianto: Bawaslu Intensif Ajak Warga Berpartisipasi Awasi Tahapan Pemilihan
POLMAN, TAYANG9 – Hendak memastikan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar berjalan baik, aman dan lancar, badan intelijen daerah (Binda) Sulawesi Barat gelar pertemuan koordinasi dengan Bawaslu Polewali Mandar, Sabtu 03 Agustus 2024.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat lantai II Bawaslu Polewali Mandar itu,
Romi Setiawan kepala Binda Sulawesi Barat mengatakan, tujuan koordinasi dimaksudkan untuk bertukar informasi dalam rangka cegah dini dan deteksi dini demi sukses terjaganya ketertiban menjelang, maupun setelah pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Polewali Mandar.
Dikatakannya, nota perjanjian hibah daerah (NPHD) merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024, karena itu, dirinya meminta, Bawaslu tetap menjalankan sesuai prosedur dan mekanisme aturan dan regulasi yang ada. Sehingga tidak terdapat problem pencairan dan penggunaan anggaran Pilkada 2024.
“Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 89 persen dalam skala provinsi Sulawesi Barat, hal tersebut dinilai cukup tinggi. Sehingga kita berharap setiap kabupaten dapat lebih meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pilkada 2024,” bebernya di hadapan Harianto Ketua Bawaslu Polewali Mandar.
Selain itu, Romi Setiawan juga meminta Polewali Mandar sebagai daerah perbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan bekerja lebih ekstra dalam menjaga dan mensukseskan Pilkada 2024.
“Saat ini yang sangat perlu ada antisipasi terjadinya konflik di media sosial seperti hoax, isu suku agama ras dan antar golongan (SARA), kampanye hitam, dan lain sebagainya. Kami minta Bawaslu untuk lebih mengawasi di media sosial dikarenakan penyebaran melalui media sosial sangat cepat,” ujarnya.
Dikatakannya, tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024 setiap TPS terdapat sekitar 300 pemilih, tetapi pada Pilkada 2024 setiap TPS terdapat sekitar 600 pemilih. Berhubung dengan hal tersebut tingkat kerawan terjadinya konflik menjadi meningkat, maka peran dari penyelenggara sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk melakukan pengawasan pada saat pemilihan nantinya.
Selain itu dirinya juga menyinggung, terkait pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 yang merupakan musim hujan, perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi hambatan akibat cuaca pada saat distribusi logistik maupun pada saat pemilihan. Disarankan pada saat pemilihan dilakukan di dalam ruangan seperti di sekolah dan lain sebagainya.
Secara umum, Romi Setiawan berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Polewali Mandar berjalan dengan aman dan lancar tidak terdapat permasalahan pada tahapan, pelaksanaan, dan setelah pemungutan suara serta Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
Fokus Pengawasan Bawaslu Polman
Dalam kesempatan itu, Harianto ketua Bawaslu Polewali Mandar dalam responnya menguraikan sejumlah persoalan yang sempat menjadi temuan pengawasannya pada tahapan pencocokan dan penelitian.
“Terkait NPHD, Bawaslu Polman terlambat untuk melakukan pengajuan yang disebabkan Petugas yang berada di kecamatan terlambat untuk melaporkan kepada Bawaslu Polman. Hingga saat ini yang telah diterima oleh Bawaslu Polman sebesar 4.4 M atau 40 persen, tersisa 60 persen dari total seluruh NPHD Bawaslu Polewali Mandar yang totalnya adalah 11 M,” ujar Harianto.
Dikatakan Harianto, kini Bawaslu secara intensif melakukan upaya mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam Pilkada 2024 melalui himbauan dan memerintahkan Panwaslu kecamatan untuk memassifkan diskusi kampung yang dilakukan tiga kali dalam seminggu untuk mendengar problem dan keinginan dari masyarakat terkait Pilkada, termasuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada.
Harianto menyampaikan, saat ini Bawaslu Polewali Mandar fokus pada tiga titik fokus pengawasan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, yakni permasalahan data pemilih, netralitas ASN termasuk kepala desa dan ataupun camat serta data pemilih yang berada di perbatasan provinsi.
“Terkait berita hoax, isu SARA, dan kampanye hitam di media sosial, Bawaslu Polewali Mandar akan tetap dan terus berupaya mengawasinya termasuk mendokumentasikan berita tersebut dan dijadikan arsip. Termasuk meminta Panwaslu kecamatan untuk melakukan pengawasan pada hari H agar tidak terjadinya konflik antar pemilih,” kunci Harianto.
Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Rusman dan Asdar Haedar
