
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik, khususnya media sosial, diramaikan oleh wacana penggunaan passapu bagi peserta didik di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan ini dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan identitas kebudayaan Mandar melalui penggunaan penutup kepala atau aksesori tradisional.
Pada satu sisi, inisiatif tersebut tentu dapat diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap identitas budaya lokal. Namun, pada sisi yang lain, kebijakan ini juga perlu dibaca secara lebih kritis. Sebab, ketika pelestarian kebudayaan diterjemahkan terutama melalui penggunaan atribut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pengenalan simbol-simbol kebudayaan sudah cukup untuk membangun kesadaran dan keberlanjutan kebudayaan itu sendiri?
Jika orientasi kebijakannya adalah memperkuat penggunaan wastra Mandar, misalnya, bukankah penggunaan pakaian berbahan kain tradisional oleh aparatur pemerintah dan lingkungan birokrasi juga dapat menjadi salah satu ruang aktualisasi? Mengapa intervensi kebijakan justru diarahkan kepada peserta didik sebagai kelompok yang belum tentu memiliki pemahaman memadai mengenai sejarah, filosofi, konteks sosial, dan nilai-nilai yang melekat pada atribut tersebut?
Persoalan ini bukan terletak pada penggunaan passapu itu sendiri. Saya kira, passapu memiliki nilai historis, estetis, dan simbolis yang penting dalam kebudayaan Mandar. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menempatkan simbol tersebut dalam kerangka kebijakan pelestarian kebudayaan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurus representasi visual kebudayaan, tetapi abai terhadap proses pewarisan pengetahuan dan praktik yang membuat kebudayaan itu tetap hidup.
Dalam perspektif politik estetika, pemikiran Jacques Rancière melalui konsep The Distribution of the Sensible (2004) memberikan ruang untuk membaca persoalan ini. Rancière menjelaskan bahwa estetika tidak semata-mata berkaitan dengan keindahan, melainkan juga menyangkut bagaimana sesuatu ditampilkan, dilihat, dikenali, dan memperoleh tempat dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, penggunaan passapu di lingkungan pendidikan bukan hanya persoalan aksesori atau seragam, tetapi juga merupakan tindakan politik yang menentukan bagaimana identitas budaya diperlihatkan dan direpresentasikan di ruang publik.
Di titik inilah kita perlu berhati-hati. Ketika pemerintah menetapkan satu bentuk representasi kebudayaan sebagai identitas yang harus dikenakan secara kolektif, terdapat kemungkinan bahwa kebudayaan direduksi menjadi penanda visual. Padahal, kebudayaan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar penampilan. Ia mencakup sistem pengetahuan, nilai, keterampilan, tata laku, relasi sosial, hingga cara masyarakat memahami dan menjalani kehidupannya.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan Laurajane Smith dalam Uses of Heritage (2006). Smith mengkritisi kecenderungan institusi untuk menentukan bentuk dan makna warisan budaya melalui apa yang disebutnya sebagai Authorized Heritage Discourse. Dalam konteks ini, otoritas tertentu berpotensi lebih dominan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai warisan budaya, bagaimana ia direpresentasikan, dan bagaimana masyarakat seharusnya memaknainya. Jika tidak disertai ruang partisipasi masyarakat, kebijakan pelestarian berisiko menjadikan kebudayaan sebagai representasi yang dikonstruksi dari atas, sementara keragaman pemaknaan dan praktik masyarakat justru kurang memperoleh tempat.
Padahal, kebudayaan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat ditentukan melalui instruksi administratif. Ia tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan melalui interaksi masyarakat dengan lingkungan sosial dan sejarahnya. Dalam hal ini, Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda secara tegas menyebutkan bahwa warisan budaya takbenda senantiasa diciptakan kembali oleh komunitas dan diwariskan antargenerasi. UNESCO juga menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas sebagai pihak yang menciptakan, memelihara, dan mewariskan kebudayaan tersebut.
Artinya, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam pelestarian kebudayaan, tetapi tanggung jawab tersebut semestinya diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas masyarakat, bukan sekadar mengatur bagaimana masyarakat menampilkan identitas budayanya.
Dalam konteks pendidikan, saya kira pendekatan yang perlu diperluas bukan hanya bagaimana peserta didik mengenakan passapu, melainkan bagaimana mereka memahami kebudayaan yang melatarbelakanginya. Pendidikan kebudayaan seharusnya tidak berhenti pada pengenalan benda atau atribut, tetapi bergerak menuju pemahaman tata nilai, tata laku, keterampilan, dan tata kehidupan masyarakat Mandar.
Mengapa tidak pemerintah juga mengembangkan pelatihan keterampilan pembuatan passapu bagi masyarakat, orang tua siswa, guru, dan kelompok pengrajin lokal? Mengapa tidak membangun ruang belajar yang mempertemukan peserta didik dengan para pelaku budaya, penenun, pengrajin, pemangku adat, dan pengetahuan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat? Bahkan, sangat mungkin setiap wilayah memiliki praktik, bentuk, dan pemaknaan passapu yang berbeda. Keragaman semacam ini justru perlu ditelusuri, didokumentasikan, dan diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan pengetahuan kebudayaan Mandar.
Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat peserta didik mengenakan simbol kebudayaan, tetapi juga menjadi ruang reproduksi pengetahuan dan regenerasi pelaku kebudayaan.
Pada akhirnya, saya tidak sedang mempertentangkan kebijakan pemerintah dengan inisiatif masyarakat. Justru pemerintah memiliki posisi strategis untuk menciptakan ekosistem kebudayaan yang lebih berkelanjutan. Namun, kebijakan kebudayaan perlu diukur berdasarkan relevansi, partisipasi, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Penggunaan passapu mungkin merupakan langkah praktis untuk memperlihatkan identitas Mandar di ruang pendidikan. Akan tetapi, langkah praktis tidak selalu identik dengan kebijakan yang substantif. Kita perlu memastikan bahwa simbol yang dikenakan juga diikuti oleh pengetahuan yang dipahami, keterampilan yang diwariskan, dan nilai-nilai yang dipraktikkan.
Sebab, kebudayaan tidak cukup hanya terlihat di kepala, tetapi harus hidup dalam kesadaran dan tindakan masyarakatnya. Jangan sampai kita berhasil membuat satu generasi mengenakan passapu, tetapi gagal membuat mereka memahami mengapa kebudayaan itu perlu dirawat.
Barangkali, yang lebih mendesak bukan sekadar mengikatkan passapu di kepala generasi muda, melainkan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan kebudayaan tetap memiliki tempat dalam kehidupan mereka.
*Penulis: Muhammad Fadel, meraih gelar Magister Seni (M.Sn.) dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta konsentrasi penciptaan dan pengkajian seni. Aktif meneliti, musik tradisional Mandar ke dalam format musik kontemporer, salah satunya melalui penelitian Integrasi Pola Tabuhan dan Pola Ritmis Calong Mandar dalam Format Musik Populer. Selain berkarya dan melakukan pengkajian musik etnik, ia juga terlibat dalam berbagai pergelaran seni budaya di Sulbar, termasuk sebagai kurator dan pengisi acara Mandar Music Ethno Concert (MMEC) yang diselenggarakan UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat.




