Pemkab Mamuju Tengah Wacanakan Perampingan OPD, Lima Instansi Berpotensi Digabung
JAKARTA, Tayang9.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah berencana melakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggabungkan sejumlah instansi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
Rencana tersebut mencuat setelah Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta.
Dalam kunjungan itu, Arsal Aras bersama jajaran Pemkab Mamuju Tengah diterima langsung oleh Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, didampingi tim teknis BKN. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.
“Kunjungan ke BKN terkait dengan persoalan Pemda Mamuju Tengah, di antaranya penerapan merit sistem. Kemudian ada beberapa usulan Pemda yang sudah by sistem melalui aplikasi, namun belum bisa terproses,” ujar Arsal Aras.
Ia mengaku bersyukur karena sejumlah kendala teknis yang menghambat proses usulan kepegawaian akhirnya menemukan solusi setelah berdialog dengan pihak BKN.
“Alhamdulillah setelah bertemu Prof. Zudan dan tim teknis, semua bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Selain membahas persoalan teknis kepegawaian, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana strategis Pemkab Mamuju Tengah terkait penataan struktur organisasi perangkat daerah.
Arsal mengungkapkan pemerintah daerah tengah mempertimbangkan langkah perampingan OPD agar struktur birokrasi menjadi lebih efisien, tanpa berdampak pada posisi pejabat struktural.
“Termasuk langkah Pemda ke depan yang ingin merampingkan OPD, agar dampaknya tidak terhadap pejabat struktural,” jelasnya.
Saat ini, terdapat wacana pengurangan sekitar lima OPD melalui penggabungan sejumlah instansi.
“Ya, sepertinya kita akan merger beberapa OPD. Kemungkinan ada lima OPD yang akan berkurang,” ungkap Arsal.
Ia menegaskan, penataan organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan tanpa mengorbankan jabatan pejabat struktural yang ada.
Pemkab Mamuju Tengah juga berkomitmen memastikan proses transisi berjalan lancar dengan tetap menerapkan prinsip merit sistem dalam pengelolaan kepegawaian.
Dengan teratasinya sejumlah kendala teknis di BKN serta rencana penataan OPD, Pemkab Mamuju Tengah optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan profesional.
