Wacana Moratorium Pilkades, DPRD Majene Konsultasikan Kemendagri
MAJENE, TAYANG9 – Terkait adanya isu moratorium Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak khususnya Kabupaten Majene, puluhan Kades yang tergabung dalam Aliansi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majene mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Kantor DPRD Majene beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk meminta kepastian jadwal penyelenggaraan Pilkades serentak pada 2023 mendatang
Menanggapi hal itu anggota DPRD Kabupaten Majene, Budi Mansur mengungkapkan jika pihaknya siap untuk mendampingi para Kepala Desa berkonsultasi dengan Kemendagri terkait adanya isu moratorium Pilkades tersebut.
“Kita akan melakukan rapat bersama kades dan pihak PMD Majene pada pekan ini. Apabila hasil rapat harus berkonsultasi dengan Kemendagri tentu kita lakukan” Ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD ini.
Selain itu juga, lanjut Budi Mansur, Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi sebagian besar akan berakhir masa jabatannya, untuk itu sehingga PMD selaku pembina Kades dan BPD mendampingi untuk berkonsultasi.
“Kita akan bersama-sama bertemu Kemendagri untuk memastikan ada atau tidaknya moratorium, karena terdapat 43 desa di Kabupaten Majene akan menggelar Pilkades serentak pada tahun 2023,”, jelasnya. (int)
