Reses di Dua Desa, Muhammad Sapri Ajak Masyarakat Kirak Berterima Kasih ke Pemda
Mamasa – Tayang9 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Muhammad Sapri Malik, menggelar agenda reses masa sidang pertama Tahun 2019, di Desa Kirak Kecamatan Rantebulahan Timir dan Desa Salubalo Kecamatan Mehalaan, Mamasa, Sabtu, 05/10/19.
Dalam kesempatannya Muhammad Sapri Malik menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa saat ini telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan antara Salumayang ke Kirak dengan Anggaran sebesar Rp.1,3 Miliar, yang bersumber dari ABPN, Dana Afirmasi Tahun Anggaran (TA) 2019. oleh karena itu, mengajak kepada seluruh Masyarakat untuk berterima kasih ke Pemda Mamasa yang telah memperhatikan keluhan selama ini.
“Muda-mudahan pihak Pemda mengalokasikan Anggaran lanjutan lagi sampai ke perkampungan (Desa Kirak), agar akses perkonomian berjalan semakin lancar”. Kendati demikian, ini juga merupakan tanggungjawab untuk di sampaikan ke Pemda Mamasa. ucap Muhammad Sapri Malik.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa dalam agenda resesnya tersebut ia mendengar sejumlah keluhan dari masyarakat, khusunya yang menyangkut layanan kesehatan.
“Selain itu, masyarakat Desa Kirak juga mengeluhkan soal obat-obatan, dan tenaga medis yang sangat kurang sehingga mereka mengalami kesulitan jika ada orang sakit,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga memaparkan, bahwa untuk Desa Salubalo masyarakat mengeluh tentang masalah infrastruktur, yakni peningkatan jalan antara Salubalo ke Mehalaan, karena jalur itu merupakan satu-satunya akses prekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik menuju Perkebunan, Persawahan dan Pasar hingga ke Ibu Kota Kecamatan Mehalaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Anggota DPRD dari PKB itu juga menuturkan, bahwa adapun keluhan lain yang didengarnya langsung dari masyarakat Desa Salubalo adalah keberadaan Beras Raskin, BPJS, dan batuan bagi Lanjut Usia (Lansia).
“Masyarakat juga mengeluhkan soal penerimaan Raskin yang masih banyak masyarakat belum dapat, penerimaan kartu BPJS, serta bantuan Lansia, padahal data sudah dimasukkan kepada pihak OPD yang terkait,” tutupnya.(*/FM)
