Lantik Direksi dan Dewan Pengawas Perusda, ABM Harap BUMD Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Mamuju – Tayang9 – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Alibaal Masdar (ABM), secara resmi melantik direksi dan dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perusda) sebuku energi malaqbi, Kamis, 14/03/19.
Pelantikan direksi Perusda Sebuku Energi Malaqbi, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/703/Sulbar/XII/2018 periode 2018-2023, dengan mengangkat Haris Hanafing selaku Direktur Utama, Asrul Abu selaku direktur operasional dan Arifuddin selaku Direktur Keuangan dan SDM, sedangkan, untuk Dewan Pengawas No: 188.4/702/Sulbar/XII/2018 periode 2018-2022, mengangkat Sekprov Sulbar Muhammad Idris serta Kepala Dinas Energi dan SDM Amri Ekasakti, masing-masing dari unsur Pemda dan Abdul Kadir dari unsur independen.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dalam sambutannya mengatakan, agar pengurus dapat berkomitmen dalam mengemban tugas, sesuai jabatan dan kewenangan masing-masing, serta segera melakukan koordinasi yang intens dengan pihak kontraktor dan pihak terkait lainnya mengenai penawaran Participating Interest (PI) 10%, termasuk pengurus BUMD tersebut diharapkan dapat melaksanakan amanah dengan baik, dan penuh tanggung jawab serta dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Keberadaan BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, dengan misi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menunjang pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya,” ucap ABM.
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur utama Perusda sebuku energi malaqbi Haris Hanafing, mengatakan, sebagai direksi tugasnya adalah membawa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat melalui PI.
Hal itu merupakan tugas yang cukup berat, apalagi perusda tersebut baru ada,selama ini kan tidak ada, jadi kami bertiga sebagai direksi, tentu ke kedepan memiliki tugas yang cukup berat,” ungkap Haris.
Lebih lanjut ia menuturkan, terkait pesan Gubernur Alibaal Masdar yang menghimbau untuk melakukan koordinasi mengenai PI dengan pihak terkait, ia berjanji dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi ke SKK Migas dan perusahaan terkait, agar pencairan 10% itu dapat direalisasikan.
“Sulbar dan Kalimantan Selatan masing-masing mendapatkan lima persen dari PI 10 persen ini, namun jumlah nominalnya saya belum tahu berapa” tutur Haris.
Untuk diketahui pelantikan tersebut, dihadiri oleh para Asisten Setda Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, para pelaku usaha, serta undangan lainnya. (*/FM)
