Ketua Presidium JaDI, Ungkap Tiga Ancaman yang Jadi Momok dalam Pemilu
Disampaikan Pada acara Sosialisasi yang Dihelat Bawaslu Polman
POLMAN, TAYANG9 – Dalam penilaian Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Polewali Mandar, Achmadi Touwe dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat tiga hal penting yang mesti menjadi perhatian semua pihak, utamanya pihak penyelenggara teknis dan pengawasan Pemilu.
Itu diungkapkannya disela kehadirannya pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Polewali Mandar di salah satu hotel di Polewali, Jumat 30 Desember 2022.
Tiga hal 3 yang menjadi momok dan ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu itu adalah, politik uang, politik dinasti dan politik identitas.
“Tiga ancaman Pemilu, utamanya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang itu adalah, politik uang, politik dinasti, politik identitas. Secara garis besar permasalahan ini terjadi pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu, karena itu penting adanya keterlibatan publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.
Saat ditanya tentang pengawasan partisipatif, Achmadi mengatakan, secara prinsip dalam pengawasan partisipatif yang paling mendasar adalah nilai suka rela. “Artinya dalam pengawasan partisipatif, hendaknya itu dilakukan secara ikhlas, kemudian jujur, adil, tak berpihak, terbuka, inovatif dan berjejaring dengan media”.
Intinya menurut dia adalah adanya dimensi kesukarelaan dalam keterlibatan pengawasan partisipatif. “Kata kuncinya suka rela. Karena itu adalah pengawasan partisipatif, bukan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas namun rakyat terkait Pemilu yang Luberdjurdil,” imbuhnya.
Lanjut dikatakan Achmadi, selain tiga ancaman dalam Pemilu juga terdapat tiga alasan pengawasan partisipatif yakni, subjektif, objketif dan kompleksitas.
“Untuk pengawasan partisipatif juga terdapat tiga alasan yang mendasar yakni, pertama secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu. Kedua secara obyektif, karena luas wilayah. Dan yang ketiga adalah kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam. Nah ketiga alasan itulah, pengawasan partisipatif dibutuhkan hadir secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu,” tandas Achmadi mantan Ketua KPU Polewali Mandar ini.
