Pemkab Mamuju Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman-RI
Mamuju -Tayang9 – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia, pada kegiatan malam penganugrahan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 27/11/19.
Sebagaimana diketahui, apresiasi dan penghargaan ini hanya diberikan pada 33,02 % kabupaten se Indonesia, setelah beberapa fariabel penilaian telah berhasil ditingkatkan dari tiga zona penilaian yakni merah (terendah) kuning (menengah) dan hijau (tertinggi), dan Mamuju sendiri telah berhasil memenuhi kriteria pada zona hijau.
Penghargaan dari lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid.
Bupati Mamuju Habsi Wahid dalam kesempatannya, mengaku bangga atas peningkatan yang dialami jajaran Pemkab, dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dan ia menilai kerja keras semua jajarannya, telah berhasil membuktikan bahwa pelayanan publik di Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, semakin meningkat.
“Ini buah atas kerja keras bersama, untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat,” ucap Habsi via telepon.
Selain itu juga meminta pada semua jajarannya di Pemkab Mamuju, khususnya yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik, untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas dan tidak terpengaruh terhadap dinamika sosial politik yang sangat dinamis.
“Tugas kita hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, hasilnya tentu akan kita kembalikan kepada masyarakat yang akan memberikan penilaian apakah kita sudah baik atau belum, namun dari adanya penilaian Ombudsman ini, tentu kita sudah mendapat lampu hijau bahwa pelayanan yang kita berikan telah sesuai jalur yang baik, jadi mari dilanjutkan agar semakin baik,” tutupnya.
Untuk diketahui, di Provinsi Sulwesi Barat sendiri, hanya tiga Kabupaten yang telah berhasil masuk zona hijau, selain Kabupaten Mamuju,Kabupaten Mamuju tengah dan Kabupaten Mamasa juga berhasil masuk pada zona terbaik kriteria pelayanan publik. (*/FM)
