Mamuju – Tayang9 – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi sedang berupaya mencari alternatif solusi, bagi para pegawai honorer.
Menurut Muhammad Idris keberadaan PTT dilingkup Pemprov Sulawesi Barat, tidak dapat disamakan statusnya dengan pegawai tetap atau ASN, karena para tenaga honorer tersebut lebih banyak mengikuti kegiatan.
“Na ini honorernya, ini yang sementara kita carikan alternatif, karena kan terus terang kalau kita akomodasi honorer itu kan itu berarti “perencanaan” pendapatanya, sementara PTT ini lebih banyak mengikuti kegiatan, sehingga tidak bisa disamakan statusnya,” ucap Idris saat dikonfirmasi oleh awak media usai menghadiri acara Buka bersama di Kantor DPRD Sulbar, Senin, 12/05/19.
Selain itu ia juga menambahkan, walaupun demikian pemerintah provinsi tetap berupaya mencari solusi, mengingat jumlah tenaga PTT dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak sedikit.
“Bayangkan kalau dilingkup Provinsi itu sekitar 5000 sampai 7000 ya PTT, itu secara umum kita ingin sementara carikan alternatif untuk itu, karena itu memang sekali lagi tidak ada dalam perencanaan,” ungkapnya.
Selain itu ia juga menambahkan, untuk proses pencairan THR bagi para ASN dilingkup Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan ketentuan yang ada rencananya akan dilakukan pada H-10 Idul Fitri.
“Sesuai dengan ketentuan, paling tidak itu sepuluh hari sebelum lebaran,”tutupnya. (FM)
