Mamuju – Tayang9 – Dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gelar kunjungan ke Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 19/03/19.
Koordinator Wilayah VIII Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, melalui fungsi koordinasi dan supervisi pihaknya telah melakukan serangkaian agenda, guna upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di Sulawesi Barat.
“Penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK di pemerintah daerah, perlu dijadikan momentum perbaikan sistem, dan pengendalian internal pemerintahan daerah khsususnya Provinsi Sulawesi Barat,” ucap Adlinsyah Malik Nasution, saat pres rilis di Aula Kantor Gubernur Sulbar.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa segala bentuk kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di Sulawesi Barat, perlu dijalankan dengan patuh oleh aparat pemerintah sipil di Bumi Tanah Malaqbi.
“Upaya pembenahan dan pengendalian internal harus rutin dilakukan, oleh sebab itu KPK secara langsung datang ke Provinsi Sulawesi Barat, untuk memantau kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya, dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa pencegahan korupsi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi, dan monitoring 8 sektor pemerintah daerah, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan BMD, dan manajemen APIP.
“Adapun kepatuhan lainnya, seperti pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara, dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK, karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002,” tutupnya. (FM)
