Gubernur Komitmen Wujudkan Azas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Mamuju – Tayang9 – Gubernur Alibaal Masdar (ABM) mengatakan, bahwa penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten se Sulawesi Barat, guna pelaksanaan optimalisasi pada pelayanan, serta komitmen perwujudan asaz transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pelaksanaan SP2D online ini, merupakan sebuah komitmen Pemprov dan Pemkab se Sulbar, dalam rangka melaksanakan optimalisasi terhadap pelayanan, sekaligus komitmen dalam perwujudan azas transparasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap prosedur pengeluaran kas,” ucap Abm, di acara penandatanganan nota kesepahaman, dan perjanjian kerjasama implementasi sistem SP2D online, dan integritasi aplikasi Samsat di Kantor BPKP Sulbar, Rabu 15/05/19.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa kerjasama dalam pengembangan non tunai pengelolaan keuangan tersebut, tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan seluruh Pemkab se -Sulbar.
“Dalam kerjasama ini menandakan bahwa, mereka komitmen dalam mendukung pembangunan daerah, yang lebih transparan, sekaligus komitmen dalam menjalin hubungan baik bersama Bank Sulselbar,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa pihaknya juga berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh pihak, dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Sulawesi Barat ke arah yang lebih baik di masa akan datang, karena hal tersebut muaranya adalah perbaikan untuk kesejahtraan masyarakat, dan akan sangat menunjang terpenuhnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Saya Berharap, semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan, dan kerjasama ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, demi tercapainya cita-cita Pemprov Sulbar menjadi daerah yang maju dan mala’biq,” tutupnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Kakanwil BPKP Sulbar Fauqi Achmad Kharir mengungkapkan, bahwa SP2D merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan dan berbagai resiko.
“SP2D online meminimalisir resiko yang biasa dihadapi melalui proses manual misalnya, pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima,” ungkap Fauqi.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa pemberlakua SP2D online, dinilai akan dapat mendukung pelaksanaan monitoring terhadap kondisi kas daerah sesuai waktu yang sebenarnya.
“Penerapan SP2D online, juga mendukung pelaksanaan – pelaksanaan monitoring kondisi kas dearah secara realtime, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol,” tutupnya.(*)
