Bupati Majene Harap Pemerintah Pusat Segera Validasi Data Kerusakan Tahap Dua
Majene, Tayang9 – Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terus mengintensifkan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian Gempa di Sulawesi Barat 15 Januari lalu.
Tiga Kabupaten yang terdampak seperti Majene, Mamuju dan Mamasa telah mengajukan dan melaporkan data kerusakan infrastruktur mulai dari rumah, sekolah, perkantoran hingga kerusakan jalan dalam dua tahap.
Bupati Majene Lukman saat menghadiri rapat koordinasi percepatan rehab rekon pasaca Gempa Sulbar via Video Conference Jumat (19/02) di ruang Rapat Bupati Majene mengatakan, pada tahap pertama laporan kerusakan rumah berdasarkan kategori sebanyak 4.099 rumah. Dengan rincian, rusak berat 1.774 unit, rusak Sedang 1.140 unit dan rusak ringan 1.185 unit.
“Untuk pendataan tahap akhir jumlahnya bertambah menjadi 7.240 unit. Dengan Rincian rusak berat 3.005 unit, rusak sedang 1.727 unit dan rusak ringan 2.508 unit.
Ditahap pertama, Lanjut Bupati Majene, data yang dikirim ke pusat masih bersifat sementara, mengingat banyak warga Majene yang belum tercover karna meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke luar Majene. Lalu di tahap kedua barulah masyarakat terdampak pulang kembali ke rumah mereka untuk didata. Untuk itu Lukman berharap pemerintah pusat memperhatikan data di tahap kedua dan segera dilakukan validasi.
“Kami khawatir, justru ada warga tedampak parah dan tidak masuk dalam pendataan tersebut dan ini akan akan menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah pusat terus mengevaluasi data pertama dan kedua” ujarnya.
Sekprov Sulbar Idris DP yang juga hadir merespon solusi tersebut, hanya saja ketersediaan lahan yang menjadi lokasi nantinya belum ada yang dibebaskan. Bahkan untuk tahun ini tidak ada penganggaran untuk lahan hunian. Sebelumnya ada lahan yang telah di indentifikasi Pemerintah Sulbar, hanya saja harga lahan sangat mahal, karena di dalamnya ada area perkebunan warga sekitar 3 hektar.
“Problemnya saat ini ketersediaan lahan, angka Rp3 Milyar pembebasan lahan belum dianggarakan tahun ini, mungkin bagi Pemerintah Pusat terbilang tidak seberapa namun bagi Pemerintah Majene sangat besar apalagi tidak masuk dalam penganggaran” bebernya.
Direktur pemulihan dan dan peningkatan fisik BNPB RI Ali Bernadus mengatakan, untuk rapat hari ini merupakan diskusi awal. Pihaknya segera akan menyusun Juklak dan Juknis untuk tiga Kabupaten di Sulbar. Termasuk meminta agar Pemda memfasilitasi warganya untuk membuka rekenenging penyaluran dana bantuan, serta kesiapan penenyedia jasa perumahan untuk datang ke Sulbar.
Rapat yang juga menghadirkan para pengembang salah satunya Rumah Permanen Instan DOMUS yang menjanjikan percepatan pembagunan rumah permanen instan. Bahkan jika disetujui, masyarakat terdampak di Sulbar bisa segera masuk hunian sebelum lebaran Idul Fitri. Pihak DOMUS bahkan telah mengunjungi Majene dan Mamuju untuk melihat kondisi wilayah yang akan dibangun.
Rapat tersebut juga di ikuti pihak Kementerian PUPR, REI Pusat, Sekprov Sulbar, Wakil Bupati Mamasa, BPBD Sulbar, Majene, Mamuju dan Mamasa. (hms/**)
