Awaluddin Mustafa: Pegawai Bawaslu harus Berintegritas dan Profesional

POLMAN, TAYANG9 – Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar diminta untuk tetap berintegritas dalam bekerja serta profesional dalam melakukan optimalisasi kinerjanya. Utamanya di tengah tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Begitu yang disampaikan Awaluddin Mustafa, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dihadapan pegawai Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar di ruang sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 14 Agustus 2024.

Awaluddin Mustafa yang berada di Kabupaten Polewali Mandar didampingi tiga orang staf administrasi dan keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat itu mengatakan, agar Bawaslu kabupaten berhati-hati dalam pengelolaan administrasi utamanya penggunaan dana hibah Pilkada yang sebelumnya telah dituangkan di dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini.

“Saya minta sahabat semua tetap berhati-hati dalam mengelolah dana hibah, termasuk tertib dalam mengadministrasikan semua pekerjaan kita. Ini Penting karena anggaran yang kita gunakan adalah mandat publik yang kita harus kelolah secara akuntabel dan akan akan kita pertanggung jawabkan penggunaanya sesuai dengan mekanisme aturan dan regulasi yang mengikat kita,” ujarnya.

Dalam agenda monitoring dan evaluasi di Bawaslu Polewali Mandar itu, Awaluddin Mustafa meminta, agar Bawaslu yang ada di Sulawesi Barat termasuk Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sungguh-sungguh seksama dalam pengelolaan dana hibah Pilkada.

“Agar penggunaan dana hibah betul-betul diperhatikan peruntukannya. Karena kita ini dipantau oleh publik dn dipantai betul oleh inspektorat Bawaslu RI. Termasuk saya tegaskan, agar Bawaslu kabupaten, memperhatikan betul pengelolaan dana yang diturunkan ke Panwaslu kecamatan,” urainya.

Juga di kesempatan itu, Awaluddin Mustafa juga menyinggung terkait sumber daya manusia yang ada di Bawaslu. Menurutnya, sementara ini Bawaslu RI tengah memikirkan dan fokus untuk pengangkatan pegawai, baik yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun yang bertatus ASN murni.

“Bawaslu akan menerima pegawai dan yang menjadi prioritas saat ini adalah mereka yang telah bekerja sebagai tenaga pegawai non pegawai negeri sipil yang ada di Bawaslu. Ini penting karena sumber daya yang mumpuni saat ini sangat kita butuhkan untuk mensupporting kerja-kerja pengawasan, administrasi dan keungan kita di Bawaslu,” ungkapnya.

Terkait pola hubungan antara sekretariat dan ketua serta anggota Bawaslu, Awaluddin Mustafa meminta, agar pegawai yang ada di Bawaslu tunduk dan patuh kepada pimpinan.

“Saya minta, sebagai fasilitator dan supporting sistem, pegawai Bawaslu harus patuh pada pimpinan kita, tetapi tentu saja dengan catatan, sepanjang itu berkesesuian dengan mekanisme aturan yang ada. Dan untuk itu, kita harus memberikan masukan dan pertimbangan serta penjelasan kepada pimpinan kita, terkait dengan pekerjaan kita. Agar kita semua berjalan sesuai aturan dan regulasi yang ada,” urainya.

Intinya menurut Awaluddin Mustafa, pegawai Bawaslu harus berintegritas dan profesional dalam bekerja, termasuk pegawai yang menjadi operator sejumlah aplikasi yang ada di Bawaslu. Dirinya meminta, pegawai harus cakap dan fokus betul dalam mengelola aplikasi sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dikerjakan secara cermat dan tepat waktu.

“Saya minta agar semua aplikasi yang dipegang oleh staf harus dimonitoring oleh kepala atau koordinator sekretariat secara berkala, hal ini agar bisa dipastikan semua berjalan sesuai dengan peruntukannya dan selalu ada updating bergerakan progres aplikasi yang ditangani staf kita itu,” tandas Awaluddin Mustafa.

Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Ridwan, Asdar Haedar dan Irwan