Pemprov Sulbar Targetkan Seluruh Desa Berlistrik 100 Persen pada 2028, SDK Tekankan Percepatan Lides

MAMUJU, TAYANG9 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan program Listrik Perdesaan (Lides) rampung 100 persen pada tahun 2028.
Hal tersebut disampaikan Gubernur, Suhardi Duka (SDK) saat membuka kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah dari pemerintah daerah dan fasilitasi penyiapan lahan serta penyelesaian perizinan di Sulbar, di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka menekankan percepatan infrastruktur kelistrikan perdesaan merupakan amanah konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Listrik bukan sekadar penerangan, tapi fondasi untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa,” ujar Suhardi Duka.
Berdasarkan data terkini, rasio elektrifikasi PLN di Sulbar telah mencapai 90,95 persen. Sementara rasio desa berlistrik (RDB) mencapai 97,22 persen atau sebanyak 630 desa dari total 648 desa.
Namun, SDK mengingatkan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Masih tersisa 9,1 persen atau setara 36 ribu kepala keluarga yang belum menikmati listrik andal.
Selain itu, masih ada 18 desa yang mengandalkan listrik non-PLN atau mandiri dan diharapkan segera beralih ke grid PLN maupun Energi Baru Terbarukan (EBT) paling lambat 2029.
Ke-18 desa tersebut tersebar di Kabupaten Mamuju sebanyak 10 desa dan Kabupaten Mamasa 8 desa.
SDK mengungkapkan, terdapat sejumlah hambatan dan isu strategis ketenagalistrikan di Sulbar.
Pertama, keterbatasan anggaran daerah akibat keterbatasan transfer pusat yang membuat program strategis harus sangat selektif.
Kedua, akses jalan dan topografi ekstrem menuju lokasi desa terutama di daerah pegunungan yang memperlambat distribusi material dan pengerjaan proyek.
Ketiga, sebanyak 36 persen wilayah Sulbar merupakan kawasan hutan lindung dan produksi, sehingga izin pemanfaatan kawasan untuk sirkuit Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sangat terhambat.
Keempat, tantangan wilayah kepulauan. Terdapat 2 desa di kawasan kepulauan terluar dan 1 desa masuk wilayah usaha khusus, seperti desa Karampuang di Mamuju.
Di desa tersebut, performa baterai PLTS Off Grid telah menurun dan hanya beroperasi 4-5 jam per hari. Begitu pula Kepulauan Balabalakang yang masih mengandalkan genset dan PLTS komunal yang belum optimal.
Kegiatan sinkronisasi tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Havid Nazif, General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono, Senior Manager Perencanaan, Huslan Husain, para bupati se-Sulbar, serta tamu undangan lainnya. (Rls)
sumber: Humas Sulbar



