Sekda Mamuju Tengah Hadiri Rapim Triwulan I 2026, Bahas Serapan Anggaran dan Sinkronisasi Program
Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar Syakran Rudy, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Zulherizal, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah turut hadir dan diwakili Sekretaris Daerah, Lita Febriani. Kehadirannya mencerminkan komitmen Pemkab Mamuju Tengah dalam mendukung evaluasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi.
Dalam forum tersebut, Sekda Mamuju Tengah mengikuti pembahasan strategis bersama pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya, terutama terkait serapan anggaran, sinkronisasi program, serta pemutakhiran data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Gubernur Sulawesi Barat dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan program dan pelayanan publik tahun 2026 diharapkan berjalan sesuai target. Namun, hingga Triwulan I, serapan anggaran masih relatif rendah karena sebagian besar perangkat daerah masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan administrasi.
“Triwulan pertama kita lewati dulu dengan baik, nanti masuk triwulan kedua kita dorong yang masih kurang,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) secara optimal agar tidak berpotensi ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Kalau TKD ditarik kembali, itu akan sangat mengurangi capaian kita,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti dampak efisiensi dan pemotongan anggaran terhadap target pendapatan daerah tahun 2026, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja daerah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah poin strategis, antara lain mitigasi risiko pelaksanaan APBD 2026, sinkronisasi jadwal program, penggunaan data yang valid dan mutakhir, optimalisasi program strategis nasional, pembaruan data kemiskinan, serta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terkini dalam setiap kebijakan, termasuk koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau kita pakai data 2022, maka DAU yang kita dapat juga berdasarkan data 2022,” jelasnya.
Rapim tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan I sekaligus menyerap masukan dari pemerintah kabupaten, termasuk kontribusi aktif Pemkab Mamuju Tengah dalam menyampaikan capaian dan kendala yang dihadapi di daerah.
