TAYANG9.COM – Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mempunyai pandangan yang berbeda beda terkait usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman.
Fraksi DPRD Polman yang terdiri atas 6 Fraksi utuh dan 2 Fraksi Gabungan ini secara bergantian menyampaikan tanggapnya di depan majelis sidang pandangan fraksi atas usulan APBD-P Pemkab Polman, Rabu (27/9).
Fraksi golkar mendorong anggaran perubahan bisa diarahkan dan diprioritaskan ke sektor produtif seperti peningkatan peluang kerja untuk masyarakat sehingga tidak ada yang kesan APBD-P hanya bagi-bagi anggaran. Selain itu, fraksi Golkar juga meminta agar penyerapan anggaran dapat lebih efisien.
“Kami juga berpesan kepada SKPD yang mendapatkan temuan BPK tidak ditambahkan lagi anggarannya tahun depan,” ungkap legislator Golkar Hj.Nurlia Halimuddin.
Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengharapkan agar Pemkab Polman lebih jeli melihat peluang untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) serta tidak tergantung pada dana perimbangan dari pusat.
Pandangan fraksi PAN yang dibacakan oleh legislator PAN Jamar Jasin Badu menegaskan, pentingnya pemerintah malakukan terobosan untuk memperoleh sumber pendapatan lainnya.
“Kami juga meminta penjelasan kepada Bupati Polman terkait realisasi PP 18 tentang hak anggota Dewan,” ungkap Jamar.
Ditempat yang sama Pandangan fraksi Demokrat yang dibacakan oleh politisi muda Demokrat Rusnaedi menitikberatkan pandangannya terhadap isu strategis utamanya defisit anggaran pemerintah yang membuktikan ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus.
“Kami mengajak agar eksekutif dapat melakukan assesment terhadap SDA untuk meningkatkan PAD melalui sektor wisata, perikanan, pertanian dan yang lainnya. Karena Fraksi Demokrat menilai
inovasi merupakan solusi untuk keluar dari persoalan itu,” tuturnya.
Dalam pembacaan pandangan fraksinya, Rusnaedi juga mengingatkan agar Pemkab Polman dapat aktif merespon isu yang berkembang saat ini, terutama temuan BPK yang menemukan adanya kejanggalan penggunaan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD
“Markup APBD dana desa pengadaan tiang listrik yang beredar melalui media itu juga agar segera ditindak lanjuti. Data BPK ada sekitar 159 yang terindikasi melakukan penyimpangan dana desa termasuk desa yang ada di Polman agar tidak menimbulkan polemik dimasyarakat,” tegas Rusnaedi.
