Menteri Agama Lantik Lima Pejabat Ditjen Pesantren, Soroti Masa Depan 44.000 Pesantren

JAKARTA, Tayang9 — Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik lima pejabat pimpinan manajerial di lingkungan Kementerian Agama, di ruang pelantikan lt.2, Kemenag RI, Selasa (29/9/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya melengkapi struktur Direktorat Jenderal Pesantren sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan pesantren di Indonesia.

Lima pejabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 060776 sampai dengan 060780/MA/KP.07/9/2026 adalah Arsad Hidayat sebagai Sekretaris Ditjen Pesantren, Mastuki sebagai Direktur Binaan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal.

Selanjutnya, Adib sebagai Direktur Ma’had Aly, Mahrus sebagai Direktur Binaan Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal, serta Yusi Damayanti sebagai Direktur Pemberdayaan Pesantren.

Hadir juga sebagai saksi, Komaruddin Amin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pondok Pesantren, Basnang Said. Diikuti oleh semua pejabat eselon 1 dan Kepala Biro SDM Kemenag RI, Muhammad Zain.

Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar berharap para pejabat baru mampu meningkatkan martabat pesantren dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Menag menekankan pentingnya penataan regulasi dan pembagian kewenangan antara Ditjen Pesantren dan Ditjen Pendidikan Islam agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Koordinasi antarlembaga, hingga tingkat daerah, diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

“Ditjen Pesantren, agar merumuskan arah pendidikan dan masa depan santri dari sekitar 44.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia,” ucap Menag.

Beliau juga menegaskan, pendidikan pesantren harus memiliki tujuan yang jelas, mulai dari karakteristik peserta didik, kompetensi lulusan, hingga dampaknya bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita mencetak para penganggur,” imbuhnya.

Sebab itu, masih Menag, perlu adanya kejelasan profil lulusan pesantren agar memiliki kompetensi dan peran yang nyata dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.

“Selain itu, identitas keilmuan pesantren perlu dirumuskan melalui landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membedakannya dari pendidikan Islam secara umum,” tandasnya.

Pelantikan lima pejabat ini menjadi langkah awal untuk memastikan pengembangan pesantren tidak hanya berfokus pada penataan organisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, masa depan santri, dan kontribusi pesantren bagi masyarakat***