Mamuju – Tayang9 – Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi, menggelar rapat pengurus harian hasil resuffle, yang dipimpin langsung oleh PLT Ketua DPD Ibnu Munzir, dan Sekertaris Hamzah Hapati Hasan, di Hotel Amaris Panakkukang,07/07/19.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi, secara tegas memecat sejumlah nama dari kepengurusan Partai, seperti Muslim Fattah, Marini Ariakati, Hamid.Bc Ku, Yamin Saleh, Tahir Kuraesing, dan sejumlah kader senior lainnya.
PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat Ibnu Munzir menegaskan, bahwa resuffle kepengurusan tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran mesin organisasi, dan menegakkan AD/ART partai.
“Jadi langka ini kita lakukan dalam rangka penyegaran organisasi, mereka yang diresuffle karena melakukan pelanggaran, dan terbukti tidak beretikad membesarkan partai pada pemilu April 2019 kemarin. Teman-teman yang diresuffle ya koreksi diri lah,” ucap Ibnu Munzir.
Anggota DPR-RI itu juga menambahkan, bahwa selain melakukan resuffle di tingkat Provinsi, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap para Ketua DPD Golkar ditingkat kabupaten kota. dan bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat, serta tidak taat asas akan segera diberhentikan dari jabatannya.
“Sejumlah bukti sudah kita kantongi, tapi kita akan proses sesuai dengan mekanisme partai, bagi yang tidak terima namanya keluar dari kepengurusan silahkan menempuh jalur hukum, ada mekanismenya kok,” tegasnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris DPD I partai Golkar Sulbar Hamzah Hapati Hasan, meminta pada seluruh kader yang diresuffle dari kepengurusan, agar bersabar dan mengevaluasi diri terhadap pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dan ia memastikan jika pengurus yang di resuffle, akan tetap diakomodir dari kepengurusan setelah pelaksanaan Musda
Berikut 4 poin pembahasan utama rapat pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat :
1.Konsolidasi Pengurus Hasil Resuffle DPD Golkar Sulbar.
2.Pembahasan Proses Rekruitmen Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020.
3.Pembahasan Ketentuan Rekruitmen Calon Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten se – Sulbar.
4.Pembahasan kelanjutan Pemberiaan Kompensi kepada Caleg tidak tepilih tingkat Provinsi Sulbar. (LA/Cul/FM)
