MUHAIMIN FAISAL
-
KOLOM
Dari Simbol ke Aksi Kebudayaan
PENGELOLAAN kebudayaan di Sulawesi Barat selama ini cenderung berhenti pada level simbolik. Festival, seremonial, pendataan administratif, dan dokumentasi menjadi penanda kehadiran negara dalam ranah kebudayaan, tetapi jarang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang memperkuat keberlanjutan praktik budaya, ruang hidup masyarakat adat, serta pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebudayaan kerap diperlakukan sebagai obyek representatif atau ikon…
Read More » -
KOLOM
Pemerintah Harus Berpihak: Kebudayaan sebagai Prioritas Strategis
KEBUDAYAAN Mandar di Sulawesi Barat bukan sekadar warisan estetis atau objek pariwisata, ia merupakan sistem hidup, pengetahuan lokal, dan fondasi identitas kolektif masyarakat. Namun, dalam praktik pembangunan modern, kebudayaan sering berada di posisi subordinat, tersisih oleh logika ekonomi ekstraktif, homogenisasi ekonomi, dan tekanan pembangunan yang mengutamakan keuntungan finansial semata. Posisi ini menempatkan kebudayaan dalam kondisi rentan, di mana simbol-simbol budaya…
Read More » -
KOLOM
Integrasi Kebijakan: Sinergi BPK, Dinas Kebudayaan, dan Komunitas Adat
PENGELOLAAN kebudayaan di Sulawesi Barat membutuhkan model tata kelola yang berbasis sinergi kelembagaan, bukan kerja sektoral yang terpisah-pisah, apalagi berkompetisi untuk urusan proyek dan alokasi anggaran. Dalam kerangka ini, BPK berperan sebagai penguat teknis dan penghubung kebijakan nasional, Dinas Kebudayaan Provinsi sebagai pengambil kebijakan dan pengelola sumber daya di tingkat daerah, sementara komunitas adat ditempatkan sebagai subjek utama kebudayaan, pemilik…
Read More » -
KOLOM
Urgensi Pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
KONDISI pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat selama ini menunjukkan adanya kekosongan kelembagaan yang berdampak langsung pada lemahnya arah dan keberpihakan kebijakan kebudayaan. Penempatan urusan kebudayaan yang melebur dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat kebudayaan kehilangan fokus strategisnya, tereduksi menjadi urusan tambahan di tengah dominasi agenda pendidikan formal dan administratif. Dalam situasi ini, kebudayaan belum diperlakukan sebagai sektor pembangunan…
Read More » -
KOLOM
Situs Budaya dan Komunitas Adat di Bawah Tekanan Korporasi
SITUS budaya -baik berupa artefak, lanskap, maupun ruang ritual- menjadi sangat rentan dalam situasi ekspansi industri. Banyak situs tidak tercatat secara resmi, tetapi hidup dalam ingatan dan praktik masyarakat. Ketika situs-situs ini rusak atau hilang, dokumentasi semata tidak cukup untuk menggantikan maknanya. Lebih serius lagi adalah posisi komunitas adat yang sering kali tidak diakui secara hukum. Tanpa pengakuan wilayah adat,…
Read More » -
KOLOM
Balai Pelestarian Kebudayaan: Mandat, Fungsi, dan Keterbatasan serta Relevansinya dengan Pemerintah Provinsi
SECARA kelembagaan, BPK memiliki mandat utama dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Namun dalam praktik, kewenangan BPK sering kali terbatas pada aspek teknis dan administratif. BPK tidak memiliki otoritas langsung dalam konflik lahan, perizinan tambang, atau kebijakan tata ruang yang justru sangat menentukan keberlangsungan ruang-ruang kebudayaan. Keterbatasan ini menyebabkan peran BPK sering bersifat reaktif, bekerja setelah terjadi kerusakan atau erosi…
Read More » -
KOLOM
Penempatan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Barat
RENCANA penempatan kantor BPK Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar, meskipun ibukota provinsi berada di Mamuju, tentu akan menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, langkah ini dapat dipandang sebagai pengakuan atas peran historis dan kultural Balanipa sebagai salah satu pusat kebudayaan di Mandar Sulawesi Barat. Dalam perspektif desentralisasi kebudayaan -tanpa bermaksud mengabaikan yang lain- pilihan ini tentu dapat dipahami dan…
Read More » -
KOLOM
Bentang Budaya, Adat, dan Ruang Teritorial
SULAWESI Barat merupakan wilayah dengan keragaman budaya yang kuat dan berakar pada ruang teritorial tertentu. Kebudayaan Mandar tidak dapat dilepaskan dari relasi masyarakat dengan laut, pesisir, sungai, pedalaman dan pegunungan. Demikian pula komunitas adat di wilayah lain yang menjadikan hutan dan tanah sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Bentang budaya Mandar tentu terkait dengan keberadaan sejarah kerajaan dan sistem…
Read More » -
KOLOM
Ekologi Budaya dan Epistemologi Lokal
UNTUK memahami persoalan kebudayaan di Sulawesi Barat, pendekatan yang semata-mata administratif atau sektoral jelas tidak memadai. Kebudayaan harus dipahami sebagai sistem relasional yang menyatukan manusia, alam, pengetahuan, dan struktur sosial. Di sinilah konsep ekologi budaya menjadi relevan. Ekologi budaya memandang kebudayaan sebagai hasil interaksi jangka panjang antara masyarakat dan lingkungannya. Hutan, sungai, laut, dan gunung bukan sekadar latar geografis, melainkan…
Read More » -
KOLOM
Kebudayaan di Tengah Krisis Ekologi Sulawesi Barat
SULAWESI Barat hari-hari ini berada pada persimpangan penting antara pembangunan, efisiensi anggaran (lebih tepatnya pemotongan anggaran) dan keberlanjutan. Di satu sisi, daerah-daerah di Indonesia, termasuk provinsi ini harus memacu diri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya jauh sebelum hari ini, tapi godaan untuk masuk ke dalam arus percepatan ekonomi melalui ekspansi pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek-proyek berbasis ekstraksi sumber…
Read More »
