Anggota DPD-RI : Pemekaran Balanipa Berbeda Dengan Pembentukan Kota Mamuju
Mamuju – Tayang9 – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa, kembali menjadi topik pembahasan pada gelaran Rapat Kerja (Raker) Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar,Selasa,03/12/19.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua II Komite I DPD Sulbar, Djafar Alkatiri, mengatakan bahwa rencana dibentuknya DOB Kabupaten Balanipa memiliki perbedaan dengan pembentukan kota Mamuju, lantaran adanya moratorium pemekaran yang hingga saat ini belum dicabut.
“Berbeda dengan pembentukan Kota Mamuju, pembentukan Kabupaten Balanipa, masih akan menunggu kebijakan moratorium pemekaran wilayah dicabut,” ucap Djafar Alkatiri.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa walaupun terdapat perbedaan namun pihaknya secara kelembagaan bersama dengan jajaran anggota DPR-RI di Senayan, akan tetap mengusulkan rencana pembentukan DOB Kabupaten Balanipa.
“Meski demikian, DPD RI bersama DPR RI akan tetap mengusulkannya, sehingga apabila moratorium pemekaran wilayah sudah dicabut, maka usulan pembentukan Kabupaten Balanipa bisa masuk dan menjadi prioritas,” tutupnya.
Untuk diketahui, rapat kerja tersebut turut dihadir empat anggota DPD-RI lainnya yakni Almalik Pababari, Ahmad Bastian. SY, Abdul Rachman Thaha serta Abbdurrahman Abubakar Bahmid.(*/FM)
