Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Menyikapi hasil seleksi pergantian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenag Sulbar), Kepala Kantor Agama Kabupaten Majene Adnan Nota, mengaku sangat puas dengan hasil dalam proses seleksi, karena telah sesuai dengan kaidah yang disampaikan sejak awal.

Menurut Adnan Nota, meski dalam prosesnya seleksi justru berakhir dengan insiden tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan suap pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, hal tersebut dianggap karena adanya upaya oknum, yang mencoba untuk memanfaatkan regulasi.

“Bahwa ada insiden terakhir, kaitan dengan penangkapan OTT yang dilakukan oleh KPK itu, saya anggap oknum yang memanfaatkan terhadap regulasi, dan proses yang dilakukan di Kementrian Agama,” ucap Adnan Nota, via telpon, Minggu, 17/03/19.

Selain itu ia juga menambahkan, terkait adanya indikasi campur tangan Rommy dalam penentuan Kakanwil Kemenag di Sulawesi Barat, ia mengaku tidak memiliki kompetensi untuk memberikan komentar, mengingat ranah tersebut sudah masuk pada wilayah politik.

“Saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan itu, karena itu sudah ranah politik, bahwa mentri agama itu adalah kader dari PPP,  dan dia pejabat yang dilahirkan oleh negara, tapi perekrutannya dari politik itulah realitasnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga menuturkan, bahwa pihaknya sangat meyakini dalam proses seleksi Kemenag Sulawesi Barat yang sempat dilakoninya selama seminggu tersebut, ia tidak merasakan adanya intervensi politik didalamnya.

“Tetapi bahwa ada imbas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa untuk proses yang dilaksanakan oleh kementerian agama, selama kurang lebih 1 minggu itu, saya tidak merasa ada tarikan politiknya, bahwa hasilnya itu ada tarikan politiknya, itu diluar dari kemampuan saya untuk menerawang itu,” bebernya.

Mantan Kandepag Kabupaten Mamuju itu juga membenarkan bahwa, pelantikan M. Muflih BF sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan secara bersamaan dengan Haris Hasanuddin, selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugan suap oleh KPK.

“Jadi ada 14 kalau saya tidak salah itu waktu, 4 diantaranya adalah kepala kantor wilayah kementerian agama, kalau saya tidak salah yang pertama Jawa Timur, kemudian kedua Sulawesi Barat, yang ketiga Riau, saya lupa satu tapi ada 4 Kanwil yang dianukan waktu itu,” tutupnya.

Sementara itu di hari yang sama Aktivis keagamaan Muh.Rusdi Umar, menegaskan bahwa pengumuman, dan hasil peroses seleksi  Kanwil Kemenag adalah murni kewenangan pusat.

“Itu pengumuman dan hasil proses seleksi dek, yang menjadi kewenangan Jakarta,” ungkap Rusdi Umar via Whatsaap.

Selain itu ia juga menuturkan, bahwa pihaknya secara personal, sama sekali tidak tahu menahu, akan adanya indikasi campur tangan Rommy, terhadap proses penentuan Kepala Kanwil Kemenag di Sulawesi Barat.

“Saya tidak ada, atau tidak dek,” pungkasnya (FM)