Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) bersama Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar memperkuat pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada di Desa Mammi, Kecamatan Binuang. Upaya tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Tahap III yang digelar baru-baru ini dengan melibatkan aparatur desa dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian KKN Unasman yang mengintegrasikan riset partisipatif dan advokasi kebijakan di tingkat desa. Berdasarkan hasil Participatory Data Collection (PDC) yang dilakukan mahasiswa KKN, masyarakat Desa Mammi umumnya telah memahami dasar-dasar Pemilu dan Pilkada. Namun, partisipasi aktif dalam pengawasan, terutama dalam pelaporan dugaan pelanggaran, masih tergolong rendah.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Unasman, Abd. Rahman P., SE, M.AP, menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses dialog bersama warga menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif.

“Keterlibatan mahasiswa KKN bersama tokoh masyarakat membuka ruang dialog yang konstruktif. Fokus kami adalah menerjemahkan hasil diskusi menjadi instrumen praktis yang dapat digunakan warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemahaman masyarakat tentang lembaga pengawas pemilu masih lebih banyak tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibandingkan Bawaslu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi kelembagaan, sikap apatis, serta karakter geografis desa yang lebih dekat dengan pusat Kota Polewali.

Menurut Abd. Rahman, diskusi juga mengonfirmasi bahwa praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dominan di tingkat lokal, dibandingkan penyebaran hoaks melalui media sosial maupun media konvensional.

“Dalam konteks lokal, pelanggaran lebih didominasi praktik politik uang. Karena itu, instrumen pengawasan harus difokuskan pada pencegahan dan pelaporan praktik tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan pengawasan partisipatif tidak cukup melalui sosialisasi normatif, tetapi membutuhkan pembenahan desain kebijakan secara operasional.

“Penyederhanaan mekanisme pelaporan, kejelasan alur tindak lanjut, serta jaminan rasa aman bagi pelapor menjadi bagian penting agar kebijakan efektif di tingkat desa,” ujarnya.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Polewali Mandar, Rahmania, menyatakan dukungan terhadap pembentukan jejaring pengawas berbasis desa yang diinisiasi melalui kolaborasi dengan KKN Unasman.

“Kami mendukung pembentukan jejaring pengawas berbasis desa dan penyederhanaan mekanisme pelaporan agar masyarakat merasa aman dan percaya laporan mereka ditindaklanjuti,” katanya.

Rahmania mengakui bahwa secara empiris, praktik politik uang menjadi tantangan utama pengawasan di tingkat akar rumput. Karena itu, strategi pengawasan diarahkan pada peningkatan keberanian masyarakat untuk melapor serta penguatan perlindungan pelapor.

Sementara itu, Pegawai Bawaslu Polman, Mulyadi, menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi publik.

“Transparansi tindak lanjut menjadi kunci. Kami akan menyiapkan format ringkasan hasil penanganan laporan tanpa mengorbankan kerahasiaan pelapor,” ujarnya.

Mahasiswa KKN Unasman Posko Mammi juga mencatat faktor literasi dan pendidikan sebagai tantangan partisipasi. Pada tingkat sekolah dasar masih ditemukan siswa yang belum menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Selain itu, tingginya angka perantauan penduduk turut memengaruhi konsolidasi sosial dan partisipasi warga.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut, antara lain penyederhanaan mekanisme pelaporan, pembentukan jejaring pengawas partisipatif berbasis desa, publikasi ringkasan tindak lanjut laporan, penguatan edukasi kelembagaan terkait perbedaan fungsi KPU dan Bawaslu, serta fokus pencegahan praktik politik uang.

Melalui kolaborasi antara KKN Unasman, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Bawaslu, pengawasan partisipatif di Desa Mammi diharapkan berkembang dari pola individual menjadi sistem kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan. Inisiatif ini sekaligus menegaskan peran strategis Unasman dalam penguatan demokrasi dan pendidikan politik di tingkat desa.

---

Sumber: release Abd. Rahman P [DPL KKN Unasman Desa Mammi]