Tayang9

POLMAN – Pemerintah Desa Lekopadis menggelar tiga agenda musyawarah penting dalam satu hari sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung secara maraton tersebut meliputi Rembuk Stunting, Musyawarah Desa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026, serta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) verifikasi, validasi, dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rembuk Stunting yang melibatkan pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa, tenaga kesehatan dari Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kader posyandu, serta unsur masyarakat.

Forum ini membahas berbagai strategi percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan program kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

Setelah Rembuk Stunting, agenda dilanjutkan dengan Musyawarah Desa Penjabaran APBDesa dan Musdesus verifikasi, validasi, dan penetapan calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026.. Dalam forum tersebut, pemerintah desa memaparkan rincian penggunaan anggaran desa yang akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menariknya dalam kegiatan yang dimulai dari pagi hingga sore hari itu, selain tampak dihadiri sejumlah stakeholder desa, hadir pula secara khusus Muhammad Rifai Camat Kecamatan Tinambung bersama Rosnani Marhabang, Tenaga Ahli (TA) P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali Mandar bersama Fajariah dan Nurlinda, keduanya pendamping desa di Kecamatan Tinambung.

Nursyahid Saleh, Ketua BPD Lekopadis saat memandu tiga item musyawarah desa itu, dalam pengantarnya mengatakan kegiatan dimaksudkan sebagai bentuk komitmen masyarakat desa bersama pemerintah dan aparatur desa dalam mendorong pembangunan masyarakat desa.

“Ini adalah bentuk komitmen kita bersama warga desa untuk hadir aktif dan terlibat dalam memberikan pandangan, masukan terhadap berbagai program pembangunan. Mari bersama-sama kita merumuskan arah kebijakan desa kita secara bersama-sama melalui forum yang baik ini,” bebernya dalam pengantarnya pada musyawarah itu.

Senada dengan Nursyahid Saleh, Pj. Kepala Desa Lekopadis pada kegiatan itu menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Melalui musyawarah, warga diberikan kesempatan untuk mengetahui dan memberikan masukan terkait program-program yang akan dijalankan.

Agenda terakhir adalah Musyawarah Desa Penentuan Penerima BLT Desa. Kegiatan ini difokuskan pada proses verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Musyawarah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Meski dilaksanakan dalam satu hari dengan agenda yang padat, seluruh rangkaian musyawarah berlangsung lancar dan penuh partisipasi. Kehadiran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta warga menunjukkan tingginya komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lekopadis.

Dengan terlaksananya tiga musyawarah sekaligus tersebut, Pemerintah Desa Lekopadis berharap berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.