Napirman, Ketua Komisi I DPRD Majene.net
Majene, Tayang9 – Sejumlah Mahasiswa di Kabupaten Majene menggelar aksi demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kabupaten Majene pada Kamis (8/10).
Dalam aksinya Mahasiswa menuntut agar Undang-Undang tersebut segera dibatalkan. Menurut mereka undang-undang yag telah disahkan oleh DPR RI itu mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menginginkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Menanggapi aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD tersebut, Ketua Komisi I DPRD Majene, Napirman, langsung menemui dan berdialog dengan para pengunjuk rasa. Dalam dialog tersebut, Napirman menyampikan permohonan maaf jika hanya dua orang anggota DPRD Majene yang hadir untuk menerima aspirasi mereka.
“Hari ini sebagian besar anggota DPRD Majene berhalangan untuk menerima aspirasi dan tuntutan rekan-rekan. Itu karena beberapa tugas dan tanggungjawab tertentu yang harus diselesaikan oleh anggota dewan lainnya,” terang Napirman
Lebih lanjut disampaikan oleh Napirman, bahwa pihaknya siap mengkonsultasikan tuntutan mahasiswa untuk membuat pernyataan sikap dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majene.
“Kedepan kami akan mengadakan rapat internal terkait tuntutan mahasiswa. Setelah itu mengundang rapat untuk perwakilan mahasiswa. Rencananya dilaksanakan pada 12 Oktober 2020 mendatang”, jelas kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majene ini. (**)
POLMAN, TAYANG9 — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1402/Polman tidak hanya menghadirkan…
POLMAN, TAYANG9 — Tiga pemuda dilaporkan menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang…
POLMAN, TAYANG9 — Akses air bersih bagi warga Desa Bulo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar,…
POLMAN, TAYANG9 - Mandar Culture Festival 2026 resmi diluncurkan melalui press conference dan soft launching…
Mateng, Tayang9.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju…
POLMAN, TAYANG9 — Pengecatan rumah ibadah menjadi salah satu sasaran tambahan dalam pelaksanaan program TNI…