Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Menanggapi adanya kritikan dari pengurus DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, dalam hal ini Kamiruddin Islami, dan sekretaris DPW NasDem Sulbar, yang menuding Sutinah Suhardi, telah mencuri start saat menggelar sosialisasi di Sepuluh kecamatan di Kabupaten Mamuju beberapa waktu lalu, Direktur Logos Politika, Maemunis Amin, akhirnya angkat bicara.

Melalui press rilisnya, Maemunis Amin, justru menilai jika Jayadi selaku Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat dan Kamiruddin Islami gagal fokus, karena telah menuding Sutinah menggunakan fasilitas negara dalam agenda politik.

“Sebagai pengurus partai pendukung petahana, Jayadi ataupun Kamiruddin agaknya gagal fokus. Pihak petahanalah yang seharusnya lebih diplototi, sebab potensi menyalah gunakan kekuasaan dan menggunakan APBD/ APBN itu ada pada mereka. Alih-alih mengkritisi petahana, beberapa pengurus NasDem malah mensponsori deklarasi Habsi-Irwan di Rujab Wakil Bupati, yang jelas-jelas adalah fasilitas daerah. Jadi, Nasdem jangan lebay lah,” ucap Maemunis, Selasa, 31/12/19. Malam.

Mantan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulbar itu juga menambahkan, jika kritikan yang dilayangkan ke Sutinah Suhardi tersebut, menunjukkan bahwa Jayadi dan Kamiruddin, tidak memahami regulasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“KPU Mamuju baru melaksanakan tahapan untuk penyelenggara. Kalau tahapan terkait Balon, itu kan belum ada. Kalau ada pasti semua stake holders yang bersangkutan termasuk partai dan Balon pasti akan dikoordinasi. Tapi sampai hari ini itu belum ada. Logikanya, aturan belum ada bagaimana bisa sudah ada yang dilanggar? Sebaiknya Jayadi ataupun Kamiruddin mempelajari kembali regulasi tahapan Pilkada.” ungkapnya.

Lebih lanjut, Maemunis juga menuturkan, bahwa kritik NasDem ke Demokrat, adalah sesuatu hal yang tidak etis untuk dilakukan, mengingat setiap Parpol memiliki Peraturan Organisasi (PO) tersendiri.

“Tidak etis Nasdem sebagai partai mengkritik kebijakan internal partai lainnya. Nasdem pasti punya PO sendiri, yang seratus persen menjadi hak peroregatif internal, dalam mengatur dan menjalankannya dan tentu partai lain juga begitu. Dengan mengkritik Demokrat, Jayadi dan Kaimuddin justru menunjukkan ketidak mapanannya berpolitik sebagai pengurus partai,” tutupnya.(*/FM)