Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras.(Foto: Net)
Mamuju – Tayang9 – Siti Suraidah Suhardi dipastikan akan menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2019 -2024 mendatang, usai mendapat mandat dari DPP Partai Demokrat, yang dimumkan langsung oleh pengurus DPD Demokrat Sulbar.
Menanggapi hal tersebut, Amalia Aras yang saat ini menjabat sabagai ketua DPRD Sulawesi Barat, sekaligus peraih suara pribadi terbanyak dengan jumlah 22,622 di internal Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu, mengaku telah menerima segala keputusan, yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
“Ya kalau saya sih sebagai kader siap menerima keputusan apapun itu ya dari DPP, dan itu sudah keputusannya jadi kita terima,” ucap Amalia, kepada Tayang9.com, via Telpon, Selasa, 17/09/19.
Putri kandung dari Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Aras Tammauni itu juga menambahkan, bahwa apapun yang telah menjadi keputusan dari pengurus DPP, sebagai seorang kader haruslah senantiasa legowo atau siap untuk menerimanya.
“Apapun keputusan DPP, kader itu sudah harus siap menerima keputusan itu,” tutupnya.
Untuk diketahui penunjukan Suraidah Suhardi sebagai Ketua DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 tersebut, berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :62/SK/DPP.PD/VIII/2019, tentang penetapan unsur pimpinan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat.(FM)
POLMAN, TAYANG9 – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengamanan ibadah Sholat Tarawih berjalan optimal, Seksi Profesi…
POLMAN, TAYANG9 — Warga Dusun Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Bulo, kini memiliki harapan baru untuk…
POLMAN, TAYANG9 — Jauhnya jarak fasilitas ibadah dengan lokasi pengerjaan jalan di pelosok Kecamatan Bulo…
POLMAN, TAYANG9 — Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1402/Polman membantu seorang…
POLMAN, TAYANG9 - Impian Mohammad Yusuf untuk memiliki rumah layak huni akhirnya terwujud setelah kediamannya…
MATENG, Tayang9.com - Dalam rangka penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian…