Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Menyikapi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu, Gubernur Sulawesi Barat Alibaal Masdar (ABM) angkat bicara.

Sebagaimana diketahui dalam demonstrasi tersebut, kordinator aksi Muhammad Naim Samad dalam orasinya mengatakan, bahwa pihaknya menduga ada mafia proyek yang bermain dalam proses lelang renovasi sekolah dengan anggaran Rp. 127.768.155.000.00 dari Kementrian PUPR, sehingga berujung pada dibatalkannya seluruh hasil lelang oleh balai pelaksana pemilihan jasa rekonstruksi (BP2JK).

Merespon adanya persoalan tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Alibaal Masdar mengaku bahwa tudingan itu tidak benar adanya.

“Ah tidak ada itu mafia proyek, siapa yang mafia proyek disini,” pungkas ABM, usai menghadiri festival dan kompetisi burung berkicau Gubernur Cup I Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju, Minggu, 08/09/19.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa selama ini lelang proyek yang dilaksanakan sangatlah transparan karena dalam prosesnya ada yang ditenderkan, melalui katalog, dan sua kelola.

“Terbuka saja, ada yang ditenderkan yang harus, melalui katalog, ada melalui sua kelola, saya kira juga ada mungkin proyek yang bisa dikerja langsung, ditunjuk saja. Saya kira semua jenisnya ada semuanya, ada takaran dan ukuran – ukurannya,” tambahnya.

Lebih lanjut ABM juga menegaskan, bahwa jika dalam proses pekerjaan proyek ditemukan adanya oknum yang melakukan pelanggaran, agar sekiranya ditangkap dan diproses secara hukum.

“Ya kalau ada yang melanggar ya tangkap, siapapun tanpa terkecuali,” tegasnya.

Mantan Bupati Kabupaten Polewali Mandar dua periode itu juga menuturkan, jika pihaknya selaku pemerintah provinsi sangat menyayangkan adanya aksi-aksi demonstrasi, sehingga ia berharap kedepannya di Sulawesi Barat ini tetap dilakukan perbaikan, sehingga tidak adalagi masalah yang muncul.

“Disayangkan selalu ada begitu, mungkin nanti ya mudah-mudahan perbaikan – perbaikan ini sangat perlu diperbaiki terus di Sulbar, supaya tidak adalagi masalah – masalah kedepan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, dalam aksinya beberapa waktu lalu menyampaikan 4 poin tuntutan, diantaranya mendesak kepala Balai BPPWK Sulbar untuk segera menjalankan program renovasi sarana, dan prasarana sekolah sesuai amanah presiden, Mendesak kepada presiden melalui kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Balai BPPWK Sulbar, serta mendesak Polda Sulbar, Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejati Sulselbar, dan KPK, untuk membentuk tim penyelidikan tentang pembatalan program renovasi sekolah di Sulbar. (FM)