Tayang9

JAKARTA, TAYANG9 – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dihadapan peserta rapat koordinasi (rakor) konsolidasi data jajaran pengawas Pemilu yang berlangsung di salah satu hotel di kompleks Gelora Bung Karno Jakarta dalam pengarahannya mengatakan, ruang kerja ketua di semua Bawaslu harus diposisikan untuk menjadi ruang diskusi bersama antara sesama pengawas maupun publik yang datang ke kantor Bawaslu.

“Kita harus egaliter karena memang kita memulai lembaga ini dari sikap egaliter, ruang ketua harus menjadi ruang bersama untuk mendiskusikan problem internal termasuk menjadi ruang bagi publik di luar institusi kita yang datang ke Bawaslu dan meminta untuk dilayani,” ujar Rahmat Bagja pada acara yang juga dihadiri Erwin J Malonda koordinator divisi SDMO Diklat Bawaslu RI.

Dalam pengarahannya pada pembukaan acara itu, Kamis, 21 Maret 2024, Rahmat Bagja dihadapan ketua serta koordinator divisi SDMO Diklat, kepala atau koordinator sekretariat serta staf teknis SDMO Diklat Bawaslu provinsi dan kabupaten se-Indonesia yang terundang itu, juga meminta kiranya unsur sekretariat memberikan pelayanan dan fasilitasinya pengurusan BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“Saya minta teman-teman kasek, korsek agar mengurus BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan personil kita semuanya. Dan yang juga teramat penting adalah, kami menginginkan data lengkap pengawas kita mulai dari PTPS, Panwaslu kecamatan dan teman-teman semua, mohon fotonya real dan datanya yang real termasuk tempat dan tanggal lahir. Kami inginkan semua data termasuk lengkap,” ujarnya.

Juga dikatakan Rahmat Bagja, selain data laporan sumber daya manusia, juga penting dilengkapi laporan hasil pengawasan (LHP).

“Termasuk LHP dan pembuatan laporan perdin hasil supervisi ketika pimpinan provinsi dan kabupaten turun ke lapangan. Jangan lagi ada pimpinan yang tidak ada laporannya. Termasuk khusus untuk perjalanan dinas, utamanya para ketua, jangan ada yang dalam satu bulan hanya dua hari di kantor. Ketua harus lebih banyak di kantor,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, pembahasan penanganan pelanggaran juga penting, “kami minta SDMO Diklat juga bisa menanyakan permasalahan penanganan pelanggaran pada staf. Jangan ada bawaslu yang justru menanyakan dalil hukum kewenangan bawaslu kepada pelapor atau kepada terlapor. Kita punya fungsi pelayanan, dimana kita menjelaskan kepada para pihak. Karena itu para staf harus diajari dengan baik,” ungkapnya.

Rahmat Bagja juga meminta, “ayo mari bareng-bareng dengan divisi yang lain, ada ikut kegiatan divisi lain, begitu pulang harus mendiskusikan dan membagi ilmu dan pengetahuannya dengan yang divisi lainnya. Ketika pulang mohon dibagikan ilmunya dan dishare, jika ada masalah mari kita diskusikan dan diobrolkan secara bersama semua divisi. Termasuk fungsi pelayanan harus dimaksimalkan, misal jamuan tamu dan sebagainya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan bagi tamu kita yang datang ke kantor meminta pelayanan kita,” urainya dalam kegiatan yang direncakan akan berakhir, Sabtu 23 Maret besok itu.

Terkait dengan staf yang belum terangkat baik PPPK maupuan ASN, dalam waktu dekat akan ada pengangkatan dengan catatan harus memiliki kemampuan standar sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.

“Bagi staf agar TKD-nya saat ikut test nantinya harus bagus, dan untuk itu, kita sudah berkoordinasi dengan BAKN, insya Allah kita akan perjuangkan, tetapi catatanya itu tadi, TKD-nya harus baik” tandasnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Rahmania, koordinator divisi SDMO Diklat Bawaslu Polman bersama Korsek dan Staf Teknis SDMO Diklat.

---

Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Mulyadi