Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Kurang lebih sepuluh orang Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) melakukan kuliah lapangan di Kantor Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Senin 16 Maret 2020.

Kehadiran mahasiswa Unsulbar itu diterima langsung Saifuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar bersama Arham Syah Anggota sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Polman. Dalam kuliah lapang itu, terungkap betapa pentingnya penguatan pemahaman kepada mahasiswa diseputar pemahaman tentang sistem pengawasan.

“Kami sangat berterima kasih kepada para dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah memilih kami Bawaslu Polman sebagai wadah untuk mendiskusikan soal-soal pengawasan dan kepemiluan secara umum. Kami menaruh harapan banyak melalui kuliah lapangan seperti ini menjadi momentum untuk sama mendiskusikan kepemiluan dan demokrasi dalam kerangka yang lebih besar,” tutur Saifuddin.

Senada dengan itu, Arham Syah juga mengaku berterima kasih dan bahkan mengaku siap untuk mengawal diskusi dan kajian di luar kantor Bawaslu Polman. Termasuk diskusi lanjutan di kampus Unsulbar jika dibutuhkan.

“Iya kami siap dan sangat terbuka untuk merespon Unsulbar beserta kalangan akademisi atau kampus lainnya. Dan bisa nanti diskusi-diskusi ke depan kami siap turun ke Unsulbar, jika diundang dan diharapkan hadir. Nah, khusus Unsulbar, kami memberikan respon dan apresiasi kami, karena di Unsulbar telah ada konsentrasi mata kajian pidana pemilu dan menjadi bahagian dari mata kajian hukum pemilu. Intinya, saya mau tekankan kami di Bawaslu Polman, sangat terbuka untuk menjadi wadah bersama untuk melakukan kajian-kajian tentang kepemiluan,” urai Arham Syah.

Sementara itu, Muhtadin Al Atas, Dosen pendamping mahasiswa Fakultas Hukum Unsulbar dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Bawaslu Polman yang telah mempasilitasi kegiatan kuliah lapang mahasiswa bimbingannya.

“Kami berterima kasih kepada Bawaslu Polman, harapan kami ruang-ruang kerjasama ke depan akan lebih terbuka, utamanya dalam kaitannya dengan pengembangan pengetahuan dan pemahaman di seputar kepemiluan dan lebih khusus tentang pengawasan kepemiluan,” beber Muhtadin.

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar dua jam kurang lebih itu, sejumlah mahasiswa juga banyak mempertajam pemahamannnya di seputar tindak pidana pemilu dan yang terkait dengan musyawarah sengketa. Termasuk apakah Bawaslu itu dalam kelembagaan ketatanegaraan masuk kategori eksekutif atau legislatif ataukah yudikatif.

Yang menarik, mahasiswa Unsulbar lebih banyak bicara diseputar teori kepemiluan dan demokrasi dan ketua serta pimpinan Bawaslu Polman lebih banyak bicara dalam tataran implementatif sehingga nyata terbaca, pertautan antara teori dan implementasinya dalam pengawasan kepemiluan. [**]