Categories: BERITASTRAIGHT NEWS

Ditengah Pandemi, JPKP Polman Warning Pengelola Bansos

POLMAN, TAYANG9 – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Polewali Mandar minta pemerintah transparan tangani bantuan sosial ditengah pandemi covid-19.

“Kami dari JPKP meminta pemerintah untuk transparan perihal data penerima bansos pandemi covid-19, seperti apa yang telah disampaikan ketua KPK di media massa,” ujar Givan Andra Pratama Ketua JPKP Polman, Ahad 03 Mei 2020.

Dikatakan Givan Andra, pemberian bansos ditengah pandemi rentan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh berbagai oknum. Karenanya ia mengajak semua pihak ikut terlibat melakukan pengawasan.

“Saya mengajak. Ayo bersama mengawasi penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19 atau virus corona. Bansos kita awasi bersama bagaimana penyalurannya agar bansos tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan tepat jumlahnya yang telah ditentukan,” ajaknya.

Givan Andra mengatakan, menjadi hak rakyat untuk menerima bansos sesuai standar kelayakannya. Namun sangat berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Kami meminta, jika bansos tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan segera melapor ke pihak yang berwajib seperti kejaksaan atau Polri namun jika tidak sanggup untuk melapor kami dari DPD JPKP Polman siap menjadi mediator untuk melakukan pelaporan, ungkap Givan Andra.

Kunci Givan Andra, terkait bansos yang bersumber dari dana desa harus disalurkan berdasar mekanisme sesuai regulasi yang ada. Jangan sampai salah sasaran. Sebab itu, masih menurutnya, harus ada transparansi untuk mempermudah pengawasan di masa pandemi covid-19 ini.

Senada dengan Givan Andra, Yusuf Daud divisi hukum DPD JPKP Polman meminta para pihak yang berwenang tidak main-main dalam mengurus bansos, karena regulasi yang mengatur sangatlah tegas bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

“Kiranya para oknum yang berwewenang, jangan sampai main-main dengan bansos di masa pandemi ini, karena yang menanti adalah hukuman mati atau seumur hidup sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020,” tutur Yusuf Daud yang juga dikenal sebagai akademisi dan advokat muda Polewali Mandar ini mengimbuhi. [**]

REDAKSI

Koran Online TAYANG9.COM - "Menulis Gagasan, Mencatat Peristiwa" Boyang Nol Pitu Berkat Pesona Polewali Sulbar. Email: sureltayang9@gmail.com Gawai: +62 852-5395-5557

Recent Posts

Viral! Aksi Begal di Palippis Campalagian, Ternyata Rekayasa Korban Sendiri

POLMAN, TAYANG9 — Warga Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sempat dibuat resah di Media Sosial…

3 hari ago

Kebakaran Lahan di Anreapi Polman, Petugas Turunkan Water Canon

POLMAN, TAYANG9 — Kebakaran hutan melanda Dusun Balla, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar,…

3 hari ago

Seorang Lansia di Polman Ditemukan Tak Bernyawa di Rumahnya Setelah Tak Terlihat Berhari-hari

POLMAN, TAYANG9 — Personel gabungan dari Polres Polewali Mandar bersama Polsek Binuang mendatangi Tempat Kejadian…

4 hari ago

Seorang IRT di Polman Tewas Diduga Tersengat Listrik, Polisi Lakukan Olah TKP

POLMAN, TAYANG9 — Gabungan Piket Fungsi Polres Polewali Mandar (Polman) bersama personel Polsek Campalagian mendatangi…

4 hari ago

Pemkab Mamuju Tengah Perkuat Digitalisasi Daerah, 70 Persen Pajak Telah Non-Tunai

Mateng, Tayang9.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)…

4 hari ago

70 Persen Transaksi Pajak Mamuju Tengah Sudah Non-Tunai

Mateng, Tayang9.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah terus memperkuat transformasi digital di sektor keuangan…

4 hari ago