Tayang9

JAKARTA, TAYANG9 – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Ady Suratman ditemani seorang staf divisi ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Manajemen Publikasi Media Sosial dan Pemberitaan Bawaslu yang diselenggarakan Bawaslu RI, di salah satu hotel di Ancol Jakarta.

Dalam acara pembukaan kegiatan itu yang dihelat, Senin 1 April 2024, pukul 21.00 Wib. Lolly Suhenty, didampingi Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI dan Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung Bagus Gede mengatakan, humas adalah divisi yang tidak pernah istirahat, ketika pungut hitung sudah selesai, penetapan calon sudah selesai namun divisi humas tetap bekerja karena harus tetap mempublikasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Dalam sambutannya itu, Lolly Suhenty juga menyampaikan bahwa humas adalah divisi yang tidak pernah istirahat, ketika pungut hitung sudah selesai, penetapan calon sudah selesai namun divisi humas tetap bekerja karena harus tetap mempublikasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

“Rakornas kehumasan kali ini adalah momentum untuk mengevaluasi kinerja kehumasan kita dalam pemilu, dan kemudian bisa kita refleksikan. Bahwa hari ini, tanggal 1 April merupakan hari penyiaran nasional, maka dengan spirit mewartakan kepada publik, mari kita bersama mengevaluasi kehumasan kita di tiap tingkatan masing-masing,” ujarnya.

Juga dikatakan Lolly Suhenty berdasarkan jejak pendapat Kompas, hanya 4.6% masyarakat yang mengerti larangan kampanye. Hal itu yang menurutnya, mestinya menjadi acuan Bawaslu untuk mengevaluasi publikasi Bawaslu.

“Masyarakat sudah banyak yang melaporkan terkait pelanggaran pemilu namun hanya 40% yang dapat diregister karena kurangnya keterpenuhan syarat formil dan materil. Kemudian menjadi pertanyaan kita semua, apakah ini akibat kurangnya publikasi dari kita?,” tanyanya.

Di sela mengikuti kegiatan itu, Ady Suratman mengatakan, saat ini sambil mempersiapkan data administrasi PHPU di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga akan segera mengupdate di media sosial informasi tentang Pilkada seperti UU Pilkada, pemutakhiran data dan informasi tentang tahapan Pilkada serentak 2024 sebagai tindaklanjut dari Rakornas kehumasan yang diikutinya bersama staf divisi itu.

---

Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Lukman