Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Region Sulawesi yang terdiri dari Walhi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat kompak mengutuk keras tindakan refresif yang dilakukan oknum aparat kepada rakyat.

Begitu kesepakatan yang terungkap melalui Konferensi Pers yang digelar oleh Walhi Region Sulawesi melalui jaringan aplikasi internet yang melibatkan sejumlah media cetak dan elektronik, Kamis 30 September 2021.

Dalam acara konferensi pers yang dipandu Muhammad Al Amin Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Selatan itu, Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng mengatakan, penyintas bencana gempa donggala tsunami dan lekuifaksi di Donggala diduga telah mengalami intimadasi dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat.

“Kami dari Walhi Sulteng mengecam dengan keras dugaan tindakan refresif dari aparat yang dilakukand di Kabupaten Donggala maupun di Bolaan Mongondow”, tegas Sunardi.

Sejurus dengan itu, Theo Runtuwene Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Utara juga mengecam tindakan oknum aparat kepada warga dan meminta pihak perusahaan agar segera menghentikan operasinya.

“Kami mengecam dan meminta agar segera menindak oknum aparat yang duduga telah melakukan tindakan yang melukai warga. Dan meminta agar perusahaaan segera dihentikan operasinya. Juga mendesak aparatur untuk segera menangkap dan menindak pelaku dan memproses aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat”, ujar Theo Runtuwene.

Senada dengan dua Direktur Eksektutif Daerah Walhi itu, Muhammad Ikbal Anggota Walhi Sulawesi Barat dalam kesempatan yang sama mengatakan turut berbelasungkawanya atas kejadian yang telah menimpa warga di Donggala dan Bolaan Mongondow.

“Dari Sulawesi Barat pertama mengucapkan rasa duka yang mendalam yang terjadi di Donggala dan di Bolaan Mongondow. Juga kami menyatakan mengutuk keras perlakukan oknum aparat kepada korban”, tutur Muhammad Ikbal.

Dirinya juga mengatakan patut dipertanyakan standar prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat, apakah telah sesuai atau seperti apa. Tetapi baginya, nyawa warga adalah hal yang utama dilindungi.

“Nah, kami juga hendak mempertanyakan adalah soal protap apakah betul ini keharusan melakukan tindakan refresif? Tetapi apapun itu jika menyangkut nyawa warga kami menyatakan itu tidaklah bisa dibenarkan. Selanjutnya kami memberikan dukungan moril kepada teman-teman. Kami anggota Walhi Sulawesi Barat dengan keras mengutuk”, beber Muhammad Ikbal tegas.

Sementara itu, Saharuddin Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tenggara dalam keterangan persnya mengatakan atas tindakan yang terjadi itu, maka pentingnya adanya penegasan wilayah kelola rakyat.

“Bahwa upaya intimidasi, penangkapan dan tindakan hukum yang berlebihan itu, kalau kita mencermatinya di Sulawesi sepertinya ada upaya investasi di belakang semua kejadian ini. Maka penting ada penegasan wilayah kelola rakyat”, ujar Saharuddin.

Bagi Saharuddin, penting bagu Walhi untuk bersikap tegas, khusus Walhi region Sulawesi.

“Ini menjadi penting kita bersikap secara tegas. Setidaknya di region Sulawesi memiliki sikap yang sama atas upaya intimidasi dan tindakan refresif. Disamping itu, juga ada banyak investasi yang ada di Sulawesi dan setiap upaya penolakan yang dilakukan oleh rakyat itu, kita harus bela dan kita harus tegas melawan kebijakan yang intimidatif”, beber Saharuddin.

Muhammad Al Amin dalam sesi terakhirnya, sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada wartawan untuk memberikan responnya mengatakan, “Walhi Sulawesi kompak mengutuk rentetan kekerasan yang dilakukan, dan meminta Kapolri dan Presiden agar segera menindak dengan tegas”, urai Muhammad Al Amin Direktur Eksektif Daerah Walhi Sulawesi Selatan.

---

Sumber: Release Berita KPA Kalpataru_Nasruddin Carpus