Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dipastikan tidak akan melakukan Perekrutan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahap pertama.

Menurut Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid, pada intinya pemerintah daerah tetap menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat, namun karena terkedala dengan minimnya waktu, dan anggaran sehingga pihaknya mengalami kesulitan untuk melakukan proses rekruitmen P3K.

“Susahnya pertama anggaran untuk pelaksanaan seleksi itu tidak ada didalam APBD, karena APBD Pokok sudah di ketok baru datang kebijakannya, kebijakannya lagi kita disuruh kalau ndak salah sisa empat hari, ya bagaimana cara kita mau melaksanakan,” ucap Habsi Wahid saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Mamuju, Kamis, 21/02/19.

Selain itu ia juga menambahkan, dengan tidak adanya anggaran APBD tahu 2019 yang diperuntukkan, pihaknya mengakui akan kesulitan untuk membayar insentif bagi para P3K, pasca menjalani proses seleksi atau tes

“Kalau kita sudah tes tentu mereka sudah harus dibayar gajinya, APBD kita kan tentu tidak tersedia gaji P3K itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya juga telah menyurat dan meminta kepemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB ), untuk sekiranya pemerintah daerah khsususnya di Kabupaten Mamuju, diberi waktu sampai dengan selesainya pembahasan APBD perubahan.

“Saya sudah surati, kalau bisa setelah APBD perubahan,” tutupnya.(Rubrik ini hasil kerjasama dengan Pemkab Mamuju melalui dinas Kominfo dan Persandian)