Tayang9

Majene, Tayang9 – Kebijakan pemerintah dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat kini telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satunya adalah program pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) . Program ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang ada di masyarakat.

Terkait dengan hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menyoal kebijakan program tersebut tehadap Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan Majene. Pasalnya Pelayanan BPJS Jampersal khususnya di daerah itu, terbit rekomendasi agar Pelayanan Jampersal kepada masyarakat diberhentikan.

Menanggapi polemik tersebut, DPRD Majene melalui Komisi III DPRD Majene, Muh. Safaat, mengundang Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial yang terkait dengan kebijakan program tersebut untuk mendengarkan alasan pelayanan Jampersal kepada warga diberhentikan pada Senin (16/8) di gedung DPRD Majene.

“Kami ingin ingin mempertegas kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Majene agar rekomendasi pemberhentian pelayanan Jampersal dicabut. Mengingat masyarakat akan kesulitan mendapatakan akses pelayanan, utamanya yang diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan”, jelas Syafaat.

Labih jauh Komisi III DPRD Majene menanggapi uraian dari Dinas Kesehatan bahwa pemberhentian pelayanan Jampersal tersebut dicabut karena terkait anggaran daerah yang tidak memadai untuk menjalankan program tersebut.

“Jika penjelasan dari kepala dinas tadi terkait pemberhentian itu dikarenaka masalah anggaran, tentu kita akan merencanakan pertemuan dengan Bupati untuk mencari solusinya dan dari penjelasan itu juga disampaikan bahwa dinas menunggu kebijakan selanjutnya dari pimpinanannya yaitu pak Bupati terkait pencabutan rekomendasi tersebut” terangnya. (net/**)