Tayang9

Majene, Tayang9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar rapat paripurna untuk penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Majene, pada Senin (16/8).

Dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPRD Majene menyatakan menolak untuk menandatangani dokumen nota kesepakatan KUA PPAS tersebut. Hal ini lantaran nota kesepatan KUA-PPAS tahun 2022 dinilai tidak prosedural.

Salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar, Husail, dalam rapat tersebut menyatakan menolak pengesahan KUA-PAS tahun anggaran 2022 tersebut, karena dianggap tidak sesuai dalam mekanisme pengesahan dokumen tersebut.

“Kami menolak untuk menandatangani dokumen KUA PPAS tersebut karena kami nilai ada kejanggalan, seperti pada beberapa item di dalamnya ada yang belum dibahas. Jadi kami menolak, kalau tetap dipaksakan saya keluar dari ruang rapat ini”, tegas Husail

Sementara itu, penolakan untuk menandatangani dokumen kesepakatan KUA-PPAS tahun 2020 juga disampaikan oleh Syahril, anggota DPRD Majene dari kader Partai Gerindra. Dirinya menyebutkan hal yang sama jika semestinya proses untuk penandatanganan dokumen tersebut harus sesuai mekanisme dan bahkan meminta agar rapat tersebut diskors.

“Semestinya proses penandatanganan dokumen ini harus melewati prosedur, seperti dilakukan dulu melalui dalam rapat. Apalagi saat ini pemerintahan baru, sebaiknya ikutilah aturan”, ucapnya.

Atas tanggapan penolakan dari sejumlah anggota dewan tersebut terhadap penandatanganan dokumen nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2020, Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan menyarankan di dalam rapat tersebut agar rapat sementara diskors beberapa waktu dan meminta ke ruang pimpinan Dewan untuk didiskusikan.

“Penting untuk menyelesaikan hal ini secara baik dan dengan kepala dingin. Kita bicarakan bersama nantinya di ruang pimpinan, makanya rapat kita skorsing untuk menemukan jalan keluar”, tegas Wakil Ketua DPRD Majene. (net/**)