Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba khsususnya dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Suaib menegaskan, bahwa tidak akan memberi toleransi terhadap oknum pegawai, baik ASN maupun PTT, yang terlibat kasus Narkoba.

Menurut Suaib, jika hal tersebut terjadi dikalangan ASN khsususnya dilingkup Pemkab Mamuju, ia menegaskan bahwa selain akan memberikan sanksi tegas berupa sangsi administrasi kepegawaian, kondisi terburuk adalah pidana penjara sekaligus pemecatan.

Jika terbukti menjadi pengguna, mereka dipastikan selain mendapatkan sanksi pidana, serta menerima sanksi administrasi dari pembina kepegawaian yang tingkatannya berjenjang. Dan yang terburuk jika ada yang menjadi pengedar narkoba, dan dipidana lebih dari dua tahun dipastikan mereka akan dipecat, ungkap Suaib usai mengkuti sosialisasi bahaya narkoba bagi ASN yang dilaksanakan oleh Pemkab Mamuju melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan Polres “Metro” Mamuju di Aula Kantor Bupati, Senin, 27/05/19.

Selain itu ia juga menambahkan bahwa, dari 4500 orang ASN dan 8000 orang PTT, tahun 2018 dipastikan 8 orang jadi tersangka kasus Narkoba, dan tahun 2019 terdapat lagi 1 terjerat kasus yang sama.

“Meski menurun namun data ini masih cukup memprihatinkan, dan perlu pengawasan ekstra.Olehnya melalui Polres “Metro” Mamuju Pemerintah Daerah telah membangun komitmen, untuk mengontensifkan penindakan penyalahgunaan narkoba,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa rencananya itu akan ditindak lanjuti dengan sidak melalui tes urine bagi ASN, yang jadwalnya akan dilakukan secara spontan tanpa penjadwalan.

“Kita serahkan sepenuhnya pada Kepolisian dan jika terbukti maka saya pastikan tidak akan ada intervensi maupun toleransi bagi pelanggaran penyalahgunaan Narkoba,” bebernya.

Suaib dihadapan 320 orang utusan OPD dilingkup Pemkab Mamuju tersebut, juga mengharapkan agar para ASN, dapat menjadi corong bagi masyarakat tentang bahaya Narkoba.

“Sehingga diharapkan dapat menekan potensi pelanggaran serupa, agar birokrasi dan masyarakat dapat lebih bersih dan sehat tanpa Narkoba,” tutupnya. (*)