Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Muhammad Idris, mengakui jika serapan anggaran menjelang momentum akhir tahun 2019 di lingkup Pemprov Sulbar, masih berada diangkat 65 persen.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Idris mengaku sangat kecewa atas kondisi itu, karena menurutnya progres dari penyerapan anggaran ditahun 2019 ini, seharusnya telah berada diangka 75 hingga 80 persen.

“Kita masih berjalan, walaupun memang capaiannya kalau kita lihat progres yang harusnya sudah sampai diangka 75 sampai 80 persen. Ya secara umum saya menyampaikan rasa kekecewaan,” ucap Muhammad Idris, di Kantor DPRD Sulbar, Selasa,05/11/19.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa jajaran OPD dilingkup Pemprov Sulbar, telah menyampaikan komitmennya, untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut, karena penyebab utama dari lambatnya serapan anggaran itu bersumber dari pekerjaan proyek yang nilainya besar.

“Tapi kawan – kawan di OPD juga sudah menyampaikan komitmen untuk segera menuntaskan karena kalau kita lihat memang diakibatkan pekerjaan yang ada di ujung misalnya kontrak – kontrak besar, pembangunan jalan jembatan, proyek – proyek diperikanan.Jadi kalau saya lihat sih intinya supaya jangan ada anggaran yang kembali, dan itu menjadi perhatian kita semuanya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa lambatnya serapan anggaran ditahun 2019 ini, secara umum disebabkan oleh proyek-proyek besar khususnya pada program pengadaan barang.

“Pada umumnya proyek – proyek besar itu dipengadaan barang, dan itu dari tahun – ketahun, dan itu kita harus jadikan perhatian, ya misalnya itu tadi pengadaan barang jasa yang berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, kemudian memang beberapa diantaranya bahkan gagal tender itu akhirnya diulang,” ungkapnya.

Mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar itu juga menjelaskan, bahwa dalam rangka mempercepat serapan APBD tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi barat telah mengambil langkah konkrit.

“Melakukan anu pemantauan continue, kita monitoring nonstop untuk mempercepat,” jelasnya.

Ketua Himpunan Kekeluargaan Masyarakat Mandar (HIKAM) Majene itu juga menegaskan, bahwa OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, harus mampu merealisasikan target serapan APBD sebagai mana yang telah ditentukan.

“Iya dong harus bisa, dan itu kita sudah sampaikan ke OPD, kalau ada yang bermasalah itu ada sangksi tanda kelemahan kinerja,” tegasnya. (FM)