Tayang9

Mamuju -Tayang9- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, saat ini tengah diperhadapkan dengan 2 pilihan yang sulit, lantaran disatu sisi pemerintah daerah telah diminta untuk segera menyiapkan rekrutmen PPPK tahap 1, berikut pula anggaran atau gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi.

Sekertaris Kabupaten Mamuju Suaib mengatakan, sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana surat yang diterima dari Menteri PANRB, disisi lain kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan untuk membiayai hal tersebut, terlebih lagi saat ini proses penggaran tahun 2019, telah memasuki tahapan pelaksanaan sehingga tidak memungkinkan melakukan perubahan atas APBD yang telah di finalkan.

“Sebenarnya kita sangat ingin melakukan rekrutmen PPPK, supaya kesejahtraan dapat lebih meningkat, namun kita juga harus realistis bahwa APBD kita tidak akan Mampu, dan ini juga sudah banyak disampaikan oleh perwakilan sejumlah daerah pada rapat koordinasi di batam beberapa waktu lalu, hampir semuanya tidak menyanggupi sekiranya pembiayaan PPPK harus dibebankan pada anggaran daerah yang memang telah sangat terbatas, olehnya kita berharap ini bisa dibiayai APBN, ucap Suaib, saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya, Rabu,06/02/19.

Selain itu ia juga menambahkan, hal lain yang cukup membuat Pemkab Mamuju harus bergerak ekstra cepat, adalah surat dari Menteri PANRB pertanggal 4 februari 2019, yang baru diterima setelah tanggal 6 Februari lalu karena sehari sebelumnya adalah hari libur nasional, sementara dalam surat tersebut ditetapkan pada tanggal 7 februari 2019 semua jajaran pemerintah daerah harus telah mengirimkan berbagai persyaratan pengangkatan PPPK termasuk kesiapan anggaran,waktu tersebut terbilang sangat singkat karena pihaknya harus lakukan pertemuan dengan instansi teknis terkait.

“Belum lagi melakukan kajian analisa kemampuan anggaran.jadi saya rasa ini cukup sulit, olehnya saya sudah perintahkan BKDD untuk segera berkoordinasi langsung ke Menpan RB untuk meminta kejelasan akan hal tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, problem lain yang saat ini tengah dihadapi adalah BKDD diharuskan untuk melakukan upaya tindak lanjut, terhadap hasil verifikasi kelengkapan hasil ujian CPNS yang telah dirampungkan, agar segera mungkin diantarkan ketingkat pusat, guna meminta Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Hal lain, diwaktu bersamaan BKDD juga sekaligus diminta untuk segera menindaklanjuti hasil Verifikasi kelengkapan CPNS hasil ujian chat yang telah dirampungkan untuk segera diantarkan kejakarta untuk segera meminta NIP masing-masing yang telah dinyatakan lulus dan telah merampungkan persyaratan,” tutupnya.(Rubrik khsusu hasil kerjasama dengan Pemkab Mamuju, melalui Dinas Kominfo dan Persandian)