Tayang9

JAKARTA, TAYANG9 – Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Gubernur Sulawesi Barat untuk mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dari Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan teknis, guna memastikan Gubernur Sulawesi Barat dapat mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna dengan lancar dan tanpa kendala.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Penyerahan LHP tersebut menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada Rapat Paripurna Istimewa tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan sehingga capaian opini WTP dapat terus dipertahankan. Menurutnya, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma menyampaikan bahwa dukungan fasilitasi kepada pimpinan daerah merupakan bagian dari tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam memastikan kelancaran koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Badan Penghubung Daerah akan terus memberikan dukungan optimal kepada pimpinan daerah dalam berbagai agenda strategis pemerintahan guna mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Partisipasi Gubernur Sulawesi Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

sumber: Humas Sulbar