Tayang9

MAMUJU, TAYANG9 – Tiga unsur pejabat pengelola keuangan, terdiri dari Ketua Bawaslu Polewali Mandar, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga kordinator sekretariat, bersama bendahara pengeluaran pembantu (BPP) ikuti focus group discussion (FGD) profiling resiko fraud (kecurangan atau penipuan-ed) atas akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu di Aula Lantai tiga Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Senin 27 Februari 2023.

Dalam kegiatan yang menghadirkan tim dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat juga menghadirkan ketua, PPK serta BPP Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat.

Awaluddin Mustafa, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam sembutan pengantarnya di kegiatan itu mengaku mengapresiasi kehadiran tim dari BPKP dan berharap semua unsur pengelola keuangan di Bawaslu se-Sulawesi Barat mendapatkan bimbingan dan pengawalan dalam pengelolaan keuangan, sehingga tak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan.

“Mohon bimbingan dan arahan bagi Bawaslu Sulbar serta Bawaslu kabupaten dalam hal pengelolaan keuangan. Kami juga berharap agar Bawaslu kabupaten senantiasa proaktif dalam komunikasi dan koordinasi kepada mitra kerja BPKP untuk bagaimana mengelola keuangan yang baik aman dan tetap terkontrol. Sebagai penanggungjawab, kami mengupayakan tetap merujuk pada mekanisme dan aturan yang berlaku jika ada hal-hal yang masih kurang kami mohon bimbingannya,” ujar Awaluddin Mustafa.

Sementara itu Usman koordinator divisi SDM, Diklat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam pengantarnya di kegiatan itu, dihadapan peserta, fasilitator dan pemateri menyampaikan, dalam kelembagaan Bawaslu terdapat regulasi yang mengatur mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2017 juga terkait dengan Bawaslu yang mengatur tentang kelembagaan dan pola hubungan antara ketua, anggota dan unsur sekretariat Bawaslu.

“Kami di Bawaslu terkait urusan divisi adalah urusan kelembagaan, semangat Perbawaslu 3 adalah kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan secara musyawarah sampai jajaran Panwaslu kecamatan. Olehnya, saya berharap dan meminta kerja sama dan bimbingan dari BPKP yang diamanahkan oleh negara untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Juga disampaikan Usman, Bawaslu akan tetap solid untuk menempatkan organisasi kelembagaannya sebagai institusi atau lembaga negara yang bertanggung jawab dan transparan.

“Sebagai lembaga negara, kami memiliki tanggungjawan dalam kelembagaan lembaga, transparansi, jujur adil, kami menyadari pengelolaan keuangan adalah tanggungjawab bersama. Sehingga yang kami kedepankan adalah transparansi,” terang Usman.

Sementara itu, sesaat sebelum membuka acara itu secara resmi, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Fitrinela Patonangi dalam arahannya menyampaikan, kegiatan yang diselenggarakan itu, merupakan bentuk pencegahan Bawaslu untuk mencegah kecurangan atau penipuan dalam pengelolaan keuangan.

“Yang kita laksanakan hari ini adalah bagaimana sejak awal ada upaya pencegahan yang dilakukan sebagai upaya mitigasi. Sehingga kami menghadirkan BPKP dan berharap dalam pengelolaan aggaran Pemilu bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Bukan hanya Pemilu yang sukses tapi Bawaslu Sulbar juga sukses dalam pengelolaan keuangan. Kami tidak ingin melihat jajaran kami tersangkut dengan fraud,” terang Fitrinela.

Fitrinela juga meminta kepada peserta kegiatan FGD itu agar memanfaatkan baik momentum untuk berdiskusi dan belajar bersama dengan BPKP.

“Upaya advokasi yang dilakukan BPKP ini sangat penting. Saya berharap teman-teman menggunakan momen ini berdiskusi, bisa saja tidak ada niat melakukan kecurangan tapi pengetahuan kita tidak sampai kesana,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator pengawasan bidang investigasi perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Sugeng Yoga Marsasi selaku tim dalam kegiatan itu mengatakan, kegiatan manajemen fraud bukanlah mencari kesalahan dan kecurangan yang terjadi di Bawaslu Sulawesi Barat tetapi mengupayakan untuk memberikan yang terbaik untuk kelembagaan Bawaslu.

“Kegiatan kita hari ini mencoba menggali potensi fraud dan membuat register resiko agar ke depan siapapun yang akan mengelola instansi ini sudah ada peta resiko untuk meminimalisir resiko yg terjadi. Selebihnya kami memberikan pencegahan karena kalau sudah terjadi korupsi kerugian itu besar. Recovery atas kerugian sangat kecil dan yang lebih penting fraud itu akan menjatuhkan reputasi organisasi dan individu,” ungkapnya di hadapan peserta FGD itu.

Sugeng Yoga Marsasi juga mengatakan, selain fraud akan merusak reputasi institusi juga akan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya.

“Selain merusak reputasi, akan sangat menyita waktu tenaga dan biaya apalagi jika ditangani pihak hukum. Penyeledikan, penyidikan, audit, persidangan, keputusan. Sehinga penting adanya pencegahan,” bebernya dalam kegiatan yang pembukaannya dipandu Irham Saleh, kepala bagian administrasi Bawaslu Sulawesi Barat dan berlangsung hingga jelang malam hari itu.

Diusai kegiatan itu BPP Bawaslu Polewali Mandar, Syaiful Haq kepada humas Bawaslu Polman mengaku mengapresiasi baik kegiatan itu, karena menurutnya melalui kegiatan itu, dirinya bersama ketua dan PPK Bawaslu Polewali Mandar mendapatkan ilmu dan informasi dini, terkait dengan mapping tata kelolaan anggaran Pemilu yang tahapannya kini tengah berjalan. Dirinya bersama, ketua dan PPK sama berharap semua unsur yang ada di Bawaslu Polewali Mandar sampai ke level paling bawah menyadari betul resiko dalam penyalahgunaan penggunaan anggaran.

“Kami mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga kami akan tetap komitmen untuk bekerja secara baik dan akuntabel. Harapan kami, semua unsur yang ada di Bawaslu Polewali Mandar sedari awal sama-sama mendeteksi segala hal yang bisa menyebabkan fraud, dengan menghindari, tekanan atau dorongan yang dapat menjebak, menghindari peluang kecurangan. Serta tidak sekedar mencari pembenaran tindakan yang tidak berkesesuaian dengan regulasi dan nilai-nilai kepatutan dan moral,” tandasnya diiyakan dan diamini ketua dan koordinator sekretariat Bawaslu Polewali Mandar.

---

Sumber: Release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Ilham S dan Hayadi