SULBAR, TAYANG9 – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber pendapatan dan menertibkan administrasi perpajakan.
Dalam arahannya, SDK mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) beralih dari paradigma orientasi belanja ke orientasi pendapatan. Menurutnya, dengan memaksimalkan pemasukan, belanja daerah dapat lebih terarah sesuai perencanaan.
Langkah ini diharapkan meningkatkan kontribusi pajak kendaraan sekaligus memperkuat basis PAD Sulbar.
“Perbaiki sumber-sumber pendapatan. Jangan sampai ada kebocoran. Di Sulbar, masalahnya bukan kebocoran, tapi potensi yang lepas wajib pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Ini harus kita benahi,” tegas SDK. Rabu, 23 April 2025
Salah satu langkah perbaikan adalah memperbaiki sistem bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten melalui digitalisasi. Kolaborasi dengan enam kabupaten dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diharapkan membuat pemungutan pajak dan retribusi lebih akuntabel dan transparan.
“Dengan digitalisasi, tidak ada lagi saling curiga. Prosesnya lebih efisien dan tertib,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan tunggakan pajak kendaraan dinas (plat merah). Selain itu, ia mendorong penertiban penggunaan plat nomor DC (Sulbar) bagi kendaraan operasional di wilayah provinsi.
“Saya akan instruksikan semua kendaraan dinas agar segera melunasi pajak. Selain itu, kendaraan yang beroperasi di Sulbar, khususnya yang menggunakan APBD wajib beralih ke plat DC. Jika tidak, perusahaan terkait bisa menghadapi kendala dalam berurusan dengan pemerintah provinsi,” tegas SDK. (rls)
Sumber: Humas Provinsi Sulbar
Urgensi Pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Kondisi pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat selama ini…
POLMAN, Tayang9 - Menjelang perayaan Natal, personil gabungan Kodim 1402 Polman dan Sat Samapta Polres…
Situs Budaya dan Komunitas Adat di Bawah Tekanan Korporasi Situs budaya -baik berupa artefak, lanskap,…
Balai Pelestarian Kebudayaan: Mandat, Fungsi, dan Keterbatasan serta Relevansinya dengan Pemerintah Provinsi Secara kelembagaan, BPK…
MAKASSAR, TAYANG9 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syamsul Samad, resmi menyandang…
Penempatan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Barat Rencana penempatan kantor BPK Sulawesi Barat di Kabupaten…