Tayang9

Jakarta, Tayang9.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama Kementerian Sosial RI membahas penguatan program bantuan sosial (bansos) guna mengurai kemiskinan dan kerentanan yang masih dialami sebagian masyarakat Sulbar. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan tiga prioritas utama yang dinilai mendesak. Pertama, penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan nasional.

Kedua, penguatan bansos berbasis keluarga. Kementerian Sosial merespons dengan menambah kuota bagi 487 kepala keluarga (KK), terdiri atas 116 orang tua siswa sekolah rintisan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, 71 KK di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), serta 300 KK miskin ekstrem lainnya. Program ini didukung anggaran sebesar Rp2,4 miliar atau Rp5 juta per KK sebagai modal usaha awal.

Ketiga, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan bagi masyarakat miskin ekstrem di wilayah lokus PastiPadu Sulbar, sebagai bagian dari intervensi terpadu penanggulangan kemiskinan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan dalam penyaluran bansos.
“Bantuan sosial tidak boleh sekadar konsumtif, tetapi harus menjadi pendorong kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Rp5 juta per KK untuk 300 keluarga miskin ini menjadi titik awal perubahan. Kami ingin mereka tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga mampu bangkit mandiri dan lepas dari jerat kemiskinan,” katanya.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pada tahun mendatang jumlah penerima dapat meningkat hingga 1.000 KK, dengan dukungan bantuan usaha yang lebih besar.

Pemprov Sulbar berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemerintahan agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Tim PastiPadu Sulbar.