Tayang9

MAJENE, TAYANG9 – Dengan resminya Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia berpindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Tentu membutuhkan daerah penyangga di sekitar wilayah Ibu Kota Negara yang baru tersebut, sebagai upaya untuk mendukung segala aktivitas atau terciptanya pembangunan dalam skala jangka panjang.

Menanggapi hal itu, Harmiah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene yang duduk di Komisi II DPRD Majene, menilai bahwa Kabupaten Majene sangat potensial menjadi Penyangga IKN.

“Kalau saya, Kabupaten Majene cukup potensial menjadi penyangga IKN baru. Hal ini didasarkan pada kedekatan jarak Kabupaten Majene dengan IKN baru. Kita tinggal menyebrang laut, maka prodak kita akan sampai ke IKN”, ungkap Harmiah pada Kamis, (24/03) saat ditemui di ruang kerjanya.

Hanya saja, lanjut Harmiah, kita ingin mengetahui bagaimana persiapan pemerintah daerah Majene menghadapi itu.

“Sejauh ini saya belum paham seperti apa pemerintah hari ini dalam merencanakan sebagai daerah yang berdekatan dengan IKN Nusantara”, ungkap Harmiah Politisi dari Partai PPP ini.

Dirinya juga menjelaskan jika hal yang mendasar sekali sampai saat ini yaitu kebutuhan ternak yang sangat tinggi, kalau Majene mau jadi penyangga IKN, Pemerintah Daerah Majene harus berbenah dalam hal sarana produksi khsusnya di bidang pertanian dan peternakan.

“untuk mendukung jika ada permintaan dari IKN nantinya, Pemerintah Majene mestinya memiliki produk unggulan yang bisa ditawarkan ke IKN”, ungkapnya.

Dikatakan jika beberapa waktu lalu dirinya pernah melakukan kunjungan ke Calon IKN, pihaknya akan bangun kerja sama di bidang perdagangan, termasuk juga sumber air minum yang kurang dan dibutuhkan disana. Sehingga Majene diharapkan oleh IKN untuk menyuplai air minum.

“Terkait dengan sumber air bersih atau air minum di Kalimantan Timur khususnya di Penajam, Komisi II pada saat itu membangun komunikasi dengan PDAM untuk menjejaki peluang yang ada, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan lebih lanjut karna pihak PDAM sendiri belum ada konfirmasi ke DPRD dalam hal ini ke komisi II”, tutup Harmiah.

Ditambahkan Harmiah, jika terkait dengan kesiapan atau hal lain untuk Kabupaten Majene sebagai penyangga IKN, saat ini belum ada pembicaraan yang formal antara Legislatif dan Eksekutif. (irw/**)