Tayang9

Polewali – Tayang9 – Resmi telah melakukan proses reshuffle atau pemecatan, terhadap beberapa kader senior di kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Pelaksana Tugas (PLT) DPD Golkar Sulbar Ibnu Munzir angkat bicara.

Menurut Ibnu Munzir, peroses reshuffle ditubuh kepengurusan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat, semata-mata bertujuan untuk memperlancar roda kelembagaan, mengingat dalam sebuah lembaga seluruh jajaran pengurus harus meyatu.

“Jadi bedakan pemberhentian keanggotaan dengan ressufle, reshuffle itu ditujukan untuk kepengurusan itu untuk memperlancar roda organisasi. Disitu manajemen organisasi kan harus menyatu antara seluruh pengurus. Jadi kalau Pengurusnya ada yang tidak cocok kan bisa mengganggu jalannya roda organisasi, berbeda dengan pemberhentian, pemberhentian itu karena pelanggaran,” ucap Ibnu Munzir, via telepon, Kamis, 11/07/19.

Selain itu ia juga mengungkapkan, bahwa meski terdapat sejumlah nama senior yang terkena dampak dari adanya reshuffle, diantaranya Muslim Fattah, Hamid.BC.Ku, Marini Ariakati, Yamin Saleh, Tahir Kuraesing, dan sejumlah kader senior lainnya, namun ia menilai hal tersebut adalah sesuatu yang biasa terjadi ditubuh partai berlambang pohon beringin.

“Di golkar itu kan biasa, reshuffle dalam organisasi biasa, jadi kalau biasa misalnya ada yang urgen atau sedikit mengganggu atau tidak cocok dalam proses roda organisasi, bisa berjalan normal apakah itu dia Muspimnas, itu biasanya kepengurusan disegarkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa tujuan utama dari peroses reshuffle ditubuh kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, semata-mata  untuk proses penyegaran demi kelancaran roda organisasi.

“Ia kan penyegaran aja sifatnya, dan proses memperlancar aktivitas dalam pengorganisasian,” katanya.

Anggota DPR-RI itu juga menuturkan, bahwa proses reshuffle tersebut, diyakini tidak akan memberi dampak negatif, terhadap konsentrasi partai Golkar dalam menyongsong tahapan pilkada tahun 2020 mendatang, pada 4 Kabupaten di Sulawesi Barat.

“Kan itu Pilkada nanti di 2020, di 2019 kan  kemungkinan sesudah Munas karena ada edaran DPP, sistem apa namanya struktur kepengurusan itu meliputi DPP dalam artian polanya topdown, sesudah munas akan ada musda-musda diseluruh daerah,” tutupnya.(FM)