Tayang9

Peneliti SSI Script Survei Indonesia Wilayah Sulawesi Barat, Muhammad Irsyad, menilai dinamika yang terjadi dalam rapat koalisi partai pengusung SDK–JSM terkait pembahasan bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat pengganti almarhum JSM merupakan bagian dari proses politik yang wajar dalam sebuah koalisi. Namun, perbedaan pandangan yang berujung pada aksi walk out Partai NasDem menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan persepsi yang perlu diselesaikan secara terbuka oleh seluruh pihak.

Menurut Irsyad, keputusan NasDem meninggalkan forum rapat dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi politik atas ketidakpuasan terhadap jalannya pembahasan. Sebagai salah satu partai pengusung utama pasangan SDK–JSM, NasDem tentu memiliki kepentingan politik dan hak untuk menyampaikan pandangan mengenai figur yang dinilai layak mendampingi Gubernur Sulawesi Barat ke depan.

“Dalam politik koalisi, perbedaan sikap merupakan hal yang biasa. Walk out merupakan bentuk penyampaian pesan politik bahwa ada aspirasi yang dianggap belum terakomodasi secara optimal dalam forum. Namun, langkah tersebut juga memiliki konsekuensi karena dapat menimbulkan kesan adanya ketegangan di internal koalisi,” ujar Irsyad.

Terkait pernyataan Ketua Koalisi Sukri Umar yang menyebut NasDem terlalu terburu-buru meninggalkan rapat, Irsyad menilai klarifikasi tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, setelah NasDem meninggalkan forum, fakta yang muncul menunjukkan bahwa sejumlah partai pengusung nonparlemen tidak mengajukan atau memasukkan nama calon wakil gubernur sebagaimana yang sebelumnya menjadi kekhawatiran.

“Jika benar partai-partai pengusung nonparlemen pada akhirnya tidak mengusulkan nama calon wakil gubernur, maka pernyataan Ketua Koalisi Sukri Umar menjadi informasi penting yang perlu dipertimbangkan secara objektif. Artinya, ada kemungkinan terjadi perbedaan persepsi dalam membaca arah pembahasan rapat. Di sinilah pentingnya komunikasi politik yang lebih efektif agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat memperlebar jarak antarmitra koalisi,” jelasnya.

Irsyad menegaskan bahwa polemik tersebut sebaiknya tidak dilihat semata-mata sebagai pertarungan kepentingan antarpartai, melainkan sebagai proses mencari titik temu untuk menghasilkan figur wakil gubernur yang memiliki legitimasi politik, kapasitas pemerintahan, serta mampu menjaga kesinambungan program pembangunan yang telah dirintis bersama almarhum JSM.

Menurutnya, publik saat ini lebih menaruh perhatian pada bagaimana partai-partai pengusung mampu menjaga soliditas dan menghadirkan solusi politik yang matang dibanding mempertontonkan perbedaan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, seluruh elemen koalisi perlu mengedepankan musyawarah, transparansi, dan sikap saling menghormati dalam setiap tahapan pembahasan.

“Yang paling penting adalah memastikan proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat berjalan sesuai mekanisme politik yang disepakati bersama, tanpa mengabaikan etika koalisi dan kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan boleh terjadi, tetapi komunikasi dan konsolidasi harus tetap dijaga agar stabilitas politik daerah tetap terpelihara,” tutup Irsyad.