Tayang9

POLMAN – Melalui kegiatan rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar meminta KPU secara cermat melakukan pemetaan tempat pemungutas suara (TPS) khusus yang di Kabupaten Polewali Mandar. Himbauan itu disampaikan di kantor KPU Polewali Mandar, Jumat 27 Januari 2023.

Dihadapan peserta Rakor itu, Saifuddin Ketua Bawaslu Polewali Mandar meminta kecermatan dalam pembentukan TPS lokasi khusus. Mengingat, data pemilih yang ada di pesantren, rumah sakit maupun lembaga pemasyarakatan sangat dinamis.

“Pemetaan lokasi TPS Khusus sudah sangat baik. Namun perlu juga melihat potensi yang akan terjadi seperti adanya pemilih ganda. Karena itu, KPU harus memastikan pemilih yang ada di pesantren, rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan memilih di tempat-tempat tersebut,” ungkapnya.

Bahkan dikatakan Saifuddin, pelaksanaan Pemilu yang ditetapkan 14 Februari 2024 mendatang merupakan hari yang di nanti-nanti selama lima tahun sekali. Sehingga adanya penetapan hari libur atau hari yang di liburkan agar para pemilih dapat melakukan pencoblosan tanpa beban psikologis dan tekanan dari manapun.

“Karena itu, terkait keputusan pembentukan TPS khusus, saya pribadi sebagai anggota Bawaslu akan memplenokan bersama pimpinan lainnya, berkaitan dengan TPS khusus yang di tempatkan di pesantren karena ini adalah hal yang baru. Kalau di lembaga pemasyarakatan sudah wajib ada TPS khusus karena mereka menetap disana,” ujarnya.

Sementara Usman anggota Bawaslu Polewali Mandar kordiv hukum dan penyelesaian sengketa mengatakan, pembentukan TPS khusus di pesantren akan sangat rumit dan akan ada potensi kegandaan.

“Karena menurut fikiran saya, akan ada yang mengarahkan atau memobilisasi para santri untuk memilih salah satu calon, karena di pesantren itu satu komando. Ini fikiran saya,” beber Usman.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Suaib, anggota Bawaslu Polewali Mandar Kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat menambahkan, mewujudkan pemilu yang damai di perlukan keselarasan dalam menjalankannya

“Perlu saya sampaikan kepada anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dan bapak ibu, bahwa kami ada penyampaian dari Bawaslu provinsi kemarin di Mamuju Tengah bahwa, sebaiknya ada kegiatan yang dilakukan oleh KPU provinsi bersama Bawaslu provinsi dalam hal rakor bersama yang melibatkan jajaran di bawahnya. Kenapa kami sampaikan di forum ini agar tidak ada hal-hal yang terjadi seperti Pemilu sebelumnya,” ujar Suaib.

Di awal kegiatan, Rudianto Ketua KPU Polewali Mandar dalam pengantarnya mengatakan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga kemudahan dalam menentukan hak pilih perlu dijadikan perhatian dan itulah salah satu yang mendasari kegiata rakor ini digelar.

“Tugas KPU adalah melayani peserta Pemilu dan melayani pemilih. Karena itu KPU berusaha semaksimal mungkin bekerja, agar pemilih nantinya bisa menggunakan hak suaranya dengan mudah melalui pemetaan TPS khusus ini,” ungkap Rudianto dalam kegiatan yang selain dihadiri Bawaslu Polewali Mandar hadir pula Kepala Disdukcapil, Perwakilan Kalapas, Perwakilan RS Hj. Andi Depu, Pengasuh Ponpes Salafiyah Parappe, Ponpes Al ihsan Kanang, Ponpes Hasan Yamani, PPK Kecamatan Binuang, Polewali dan Campalagian.

Sumber: Release Bawaslu Polman Penulis dan Foto: Karmuji