Categories: BERITASTRAIGHT NEWS

Larang Alih Fungsi Sawah LP2B, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan kepada Kepala Daerah Saat Orientasi IPDN

SUMEDANG, TAYANG9 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau dengan tegas kepada kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin alih fungsi lahan, terutama terhadap sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini ia sampaikan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/06/2025).

“Yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Ini penting saya tekankan kepada para bupati dan wali kota karena banyak sawah hilang akibat rekomendasi yang tidak tepat,” ujar Menteri Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi energi, dan penyediaan rumah murah. Menurutnya, tanpa pengaturan yang cermat, kebutuhan-kebutuhan tersebut berpotensi tumpang tindih.

“Rumah murah butuh lahan murah. Pilihannya tinggal sawah atau kebun. Kalau sawah terus dikonversi jadi rumah, kita akan kehilangan lahan produktif dan gagal mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, harus ada pengaturan yang tegas,” jelas Menteri Nusron.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan sistem LP2B sebagai lahan sawah yang secara permanen dipertahankan untuk pertanian. Jika lahan LP2B hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

Penetapan lahan LP2B merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus masuk ke dalam kategori LP2B.

Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga hadir sebagai narasumber dalam sesi orientasi. (MW/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

IRWAN CACO

Seorang yang bukan siapa-siapa namun untuk mengingat sejarahnya memilih untuk menulis

Recent Posts

Program Manunggal Air TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman Bangun Sumur Bor untuk Warga Desa Bulo

POLMAN, TAYANG9 — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1402/Polman terus menghadirkan solusi…

1 jam ago

Jaga Kondusivitas Ramadan, Bhabinkamtibmas Sampaikan Himbauan Kamtibmas di Masjid Hidayah Camba-Camba Limboro

POLMAN, TAYANG9 — Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci…

5 jam ago

Antisipasi Kemacetan dan Balapan Liar Jelang Berbuka Puasa, Sat Lantas Polres Polman Intensifkan Patroli Sore

POLMAN, TAYANG9 — Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan…

7 jam ago

Diduga Rem Blong, Truk Mitsubishi Fuso Alami Kecelakaan di Mirring Polman

POLMAN, TAYANG9 — Personel Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Polewali Mandar bersama Polsek Binuang…

9 jam ago

Kinerja 2025–2026, Pemkab Mamuju Tengah Fokus Reformasi Birokrasi, PAD, dan Agropolitan

MATENG, Tayang9.com - Berdasarkan data dan dokumen perencanaan hingga awal 2026, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten…

14 jam ago

Rumah Asrul di Desa Bulo Direhab Melalui TMMD ke-127, Hunian Lebih Layak Mulai Terwujud

POLMAN, TAYANG9 — Kebahagiaan dirasakan Asrul (41), warga Dusun Batu Menganga, Desa Bulo, Kecamatan Bulo,…

1 hari ago